MUI Haramkan Vape dari Produksi hingga Perdagangan, Begini Alasannya

JAKARTA, Ekoin.co — Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vape atau rokok elektrik menjadi perbincangan hangat di media sosial pada Selasa (10/11/2026). Ketua Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa keharaman tersebut berlaku tidak hanya pada aktivitas penggunaan, tetapi mencakup seluruh rantai mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik.

Fatwa ini memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat, khususnya pengguna vape dan pelaku usaha di industri rokok elektrik yang selama ini tumbuh pesat di Indonesia. Topik tersebut sempat menjadi salah satu perbincangan terbanyak di berbagai platform media sosial, dengan warganet terbelah antara mendukung fatwa demi alasan kesehatan dan pihak yang menilai keputusan tersebut berdampak pada mata pencarian pelaku usaha kecil di sektor ini.

Alasan di Balik Fatwa Haram

MUI menjelaskan bahwa dasar pengharaman vape merujuk pada prinsip menghindari bahaya atau dharar bagi kesehatan, sejalan dengan kaidah fikih yang mengutamakan pencegahan kerusakan dibandingkan manfaat yang diperoleh. Kajian kesehatan yang dirujuk MUI menunjukkan risiko gangguan paru-paru dan kecanduan nikotin yang tidak kalah besar dibandingkan rokok konvensional.

Beberapa lembaga pendidikan, termasuk salah satu universitas di Makassar, disebut telah melarang penggunaan vape di lingkungan kampus sejak beberapa tahun lalu, bahkan sebelum fatwa MUI dikeluarkan secara resmi. Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat menjaga kesehatan generasi muda dari risiko paparan zat adiktif sejak usia dini.

Respons Pelaku Industri dan Masyarakat

Di sisi lain, pelaku industri vape nasional mengaku perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan dampak sosial dari fatwa ini, meskipun secara hukum fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara legal seperti undang-undang. Namun demikian, pengaruh fatwa keagamaan di Indonesia kerap berdampak signifikan terhadap perilaku konsumen, khususnya di kalangan masyarakat muslim yang menjadi mayoritas penduduk.

Warganet di berbagai platform turut ramai berdiskusi mengenai dampak fatwa ini terhadap industri rokok elektrik yang selama beberapa tahun terakhir tumbuh menjadi salah satu sektor usaha kreatif anak muda, mulai dari produksi liquid hingga perangkat vape itu sendiri.

Langkah Selanjutnya

MUI menyatakan akan terus melakukan sosialisasi fatwa ini kepada masyarakat luas, termasuk bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan pendidikan untuk mengedukasi generasi muda mengenai bahaya vape. Pemerintah pun diharapkan dapat menindaklanjuti fatwa ini dengan kebijakan yang lebih komprehensif terkait regulasi produk tembakau alternatif di Indonesia.

Perdebatan mengenai dampak fatwa ini terhadap industri dan kebiasaan masyarakat diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, seiring dengan semakin banyaknya kajian kesehatan yang mengungkap risiko jangka panjang dari konsumsi rokok elektrik bagi generasi muda Indonesia.

Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama turut menyuarakan dukungan terhadap fatwa ini, menilai langkah MUI sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan umat, khususnya generasi muda yang semakin rentan terpapar produk tembakau alternatif melalui promosi di media sosial.

Beberapa asosiasi pelaku usaha vape nasional berencana mengajukan audiensi dengan MUI dan pemerintah untuk membahas dampak fatwa ini terhadap kelangsungan usaha mereka. Mereka berharap ada ruang dialog yang mempertemukan aspek kesehatan masyarakat dengan keberlangsungan ribuan lapangan kerja yang terserap di industri rokok elektrik selama beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, pengamat kebijakan kesehatan menilai momentum fatwa ini bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi cukai dan pengawasan distribusi produk tembakau alternatif, termasuk vape, agar peredarannya dapat lebih terkontrol terutama di kalangan anak-anak dan remaja yang menjadi target pasar paling rentan.

Di tengah polemik ini, sejumlah produsen liquid vape lokal mengaku mulai mengalihkan sebagian lini produksinya ke produk kesehatan alternatif lain sebagai langkah antisipasi jika permintaan pasar menurun akibat dampak sosial dari fatwa tersebut.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v