Jakarta,EKOIN.CO- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa penataan kawasan permukiman pesisir menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Penegasan ini sejalan dengan arahan Presiden yang menargetkan pembangunan satu juta rumah di kawasan pesisir guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat nelayan dan mengurangi masalah permukiman kumuh. Gabung WA Channel EKOIN
Fahri menyebutkan, sebagian besar wilayah pesisir masih identik dengan kawasan kumuh, sanitasi buruk, serta rentan terhadap polusi. “Karena Presiden mengatakan kita akan bangun 1 juta rumah di pesisir. Sementara dari 12.870-an desa di pesisir itu, memang kalau kita baca secara umum pesisir itu identik dengan slum, identik dengan kawasan kumuh,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Menurut Fahri, kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Permukiman kumuh di pesisir kerap menjadi sumber polusi yang membahayakan lingkungan maupun manusia. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan penataan kawasan pesisir sebagai agenda penting yang harus ditangani secara sistematis.
Penataan Pesisir Sebagai Prioritas
Fahri menjelaskan, strategi penataan permukiman pesisir tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan perlunya kolaborasi kebijakan, kelembagaan, program, serta belanja agar upaya pembangunan berjalan terpadu. Model pembangunan pesisir yang terintegrasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Selain meningkatkan kualitas hidup, pembangunan satu juta rumah di pesisir diyakini menjadi solusi jangka panjang terhadap keterbatasan hunian layak. Dengan jumlah desa pesisir yang mencapai lebih dari 12 ribu, langkah ini dianggap relevan dalam mengurangi kesenjangan sosial di kawasan nelayan.
Wamen PKP juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam program penataan. Menurutnya, kearifan lokal dapat memperkuat identitas budaya sekaligus memastikan pembangunan tidak mengabaikan nilai-nilai yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat pesisir.
Kolaborasi PKP dan KKP
Dalam rangka mempercepat realisasi program, Fahri melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pertemuan ini membahas peluang kolaborasi yang difokuskan pada penataan kawasan permukiman pesisir secara menyeluruh.
Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana, menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menegaskan bahwa KKP siap berkolaborasi untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.
“KKP berkomitmen mendukung langkah ini. Penataan kawasan pesisir tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kelestarian ekosistem dan masa depan nelayan,” kata Ridwan.
Kolaborasi antara PKP dan KKP diharapkan menjadi model pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Model ini diyakini akan memperkuat fondasi pembangunan nasional, mengingat kawasan pesisir merupakan salah satu sektor strategis yang menopang ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan terpadu yang melibatkan berbagai sumber, baik dari anggaran negara maupun kerja sama dengan pihak swasta. Dengan pola ini, pembangunan permukiman pesisir diharapkan dapat berlangsung konsisten dalam jangka panjang.
Komitmen pemerintah pusat juga akan diperkuat dengan koordinasi bersama pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program pembangunan satu juta rumah pesisir bisa tercapai sesuai target.
Jika program ini berjalan sesuai rencana, tidak hanya permukiman kumuh yang berkurang, tetapi juga akan tercipta kawasan pesisir yang layak huni, sehat, serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat lokal.
Pada tahap selanjutnya, pemerintah menargetkan penataan pesisir dapat menjadi model percontohan yang bisa diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. Dengan begitu, upaya ini tidak sekadar menyelesaikan masalah permukiman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ketahanan lingkungan.
Kebijakan ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan perubahan iklim yang kerap mempengaruhi kawasan pesisir. Dengan penataan yang terintegrasi, kawasan pesisir dapat lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir rob maupun abrasi.
Langkah ini dipandang penting karena sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan. Dengan lingkungan yang sehat dan permukiman yang layak, produktivitas nelayan diperkirakan akan meningkat.
Pemerintah optimis, kolaborasi antara PKP, KKP, serta pemangku kepentingan lainnya dapat menghadirkan solusi yang komprehensif. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kawasan pesisir yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat.
Program ini juga diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Pemberdayaan masyarakat pesisir akan menjadi bagian penting agar penataan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan dukungan semua pihak, penataan kawasan pesisir dapat menjadi salah satu tonggak pembangunan yang membawa manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
Penataan kawasan pesisir menjadi agenda penting pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi permukiman kumuh.
Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan satu juta rumah di kawasan pesisir akan menjadi langkah nyata untuk mencapai target tersebut.
Kolaborasi antara PKP dan KKP menjadi strategi utama untuk mewujudkan penataan pesisir yang terpadu dan berkelanjutan.
Dukungan kelembagaan, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan program ini.
Dengan langkah terintegrasi, penataan kawasan pesisir dapat menghadirkan lingkungan sehat, layak huni, serta mendukung keberlanjutan hidup nelayan dan masyarakat lokal. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
.
