Jakarta, Ekoin.co – Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Polri lebih ideal berada di bawah Presiden.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat Raker bersama Komisi III DPR RI dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Kapolri menjelaskan alasan Polri tetap di bawah presiden. Sebab Polri dihadapkan dengan geografis Indonesia yang begitu luas dan jumlah masyarakat yang banyak.
“Dengan posisi seperti itu akan sangat ideal apabila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sehingga kepolisian akan lebih maksimal dan lebih fleksibel dalam melaksanakan tugasnya,” kata Kapolri.
Kapolri juga mengatakan bahwa kelembagaan Polri telah melalui berbagai perkembangan. Mulai di bawah kementerian, perdana menteri, dan tergabung dalam ABRI bersama TNI dengan tugas dan pendekatan yang lebih militeristik.
Hingga pascareformasi, Polri terpisah dari TNI. Dan pemisahan itu menjadi momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur akuntabilitas dan mekanis, serta mempersiapkan diri untuk terus menuju peta jalan menjadi civilian police.
“Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin tata tentrem kerta raharja (keadaan tentram, tertib, dan sejahtera), bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri,” ucapnya.
Wacana Polri di bawah kementerian terus bergulir. Khususnya di internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan terdapat gagasan mengenai adanya kementerian yang menaungi Polri, dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Meski demikian, kalangan DPR menolaknya. (*)
