Ekoin.co – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengumumkan bahwa awal puasa atau 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Penetapan ini menarik perhatian publik karena berpotensi berbeda dengan kalender pemerintah, mengingat Muhammadiyah kini menerapkan kriteria baru yang lebih global.
Lantas, apa yang mendasari perhitungan tersebut? Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang murni menggunakan Hisab Hakiki Wujudul Hilal, tahun ini Muhammadiyah mulai mempedomani Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Apa Itu Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)?
Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Rahmadi Wibowo, menjelaskan bahwa KHGT mengusung prinsip one day, one date globally (satu hari, satu tanggal di seluruh dunia). Prinsip ini memandang bumi sebagai satu kesatuan wilayah (ittihadul mathali’), sehingga tidak ada lagi perbedaan tanggal antar wilayah regional.
“Jika bumi dibagi-bagi ke dalam zona penanggalan, keseragaman tanggal tidak akan pernah tercapai. KHGT hadir untuk memastikan seluruh dunia memulai bulan kamariah di hari yang sama,” ujar Rahmadi dalam pengajian Tarjih, belum lama ini.
Syarat Ketat Penentuan Bulan Baru
Dalam sistem KHGT, bulan baru dinyatakan mulai secara serentak di seluruh dunia jika sebelum pukul 24.00 GMT terdapat wilayah daratan di bumi yang memenuhi dua syarat utama:
- Elongasi (jarak sudut) Bulan-Matahari: Minimal 8 derajat.
- Ketinggian Hilal: Minimal 5 derajat saat Matahari terbenam.
Jika syarat ini terpenuhi di belahan bumi manapun (biasanya merujuk pada kawasan benua Amerika sebagai patokan akhir siklus), maka esok harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Pergeseran dari Wujudul Hilal Lokal
Sebelumnya, Muhammadiyah identik dengan kriteria Wujudul Hilal yang bersifat lokal (asalkan bulan sudah di atas ufuk saat matahari terbenam di wilayah Indonesia, maka dianggap masuk bulan baru).
Namun, dengan KHGT, parameter yang digunakan adalah parameter astronomi global. Metode hisab (perhitungan akurat) dipilih karena dianggap mampu memberikan kepastian jangka panjang, berbeda dengan metode rukyah (melihat bulan secara langsung) yang hanya bisa memastikan satu bulan ke depan.
Langkah Muhammadiyah ini merupakan upaya untuk mewujudkan keteraturan penanggalan Islam secara internasional, meskipun di tingkat lokal Indonesia seringkali memicu perbedaan hari memulai ibadah puasa maupun Idul Fitri dengan kriteria MABIMS yang digunakan pemerintah.
