Data Center Mau Diatur, Investor Asing Diminta Gandeng Lokal

Jakarta, Ekoin.co – Pemerintah Indonesia mulai merancang regulasi baru yang mewajibkan investor asing menggandeng pengusaha lokal dalam pembangunan pusat data (data center) di dalam negeri. Kebijakan ini muncul di tengah tren global yang semakin membatasi ekspansi data center akibat kekhawatiran terhadap konsumsi energi dan tekanan pada jaringan listrik nasional.

Tren Global: Pembatasan Data Center

Sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat, bahkan Singapura, telah mulai memperketat izin pembangunan data center baru. Alasan utamanya adalah lonjakan kebutuhan listrik untuk mendukung infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang dinilai dapat mengganggu pasokan energi bagi kebutuhan masyarakat umum.

Indonesia, sebagai salah satu tujuan investasi data center terbesar di Asia Tenggara, kini berada pada posisi strategis untuk menyusun kebijakan yang seimbang antara menarik investasi dan menjaga ketahanan energi nasional.

Kewajiban Kemitraan dengan Pengusaha Lokal

Dalam rancangan regulasi yang sedang digodok, pemerintah mendorong setiap investor asing yang membangun data center di Indonesia untuk menjalin kemitraan strategis dengan pengusaha atau badan usaha lokal. Skema ini bertujuan memastikan transfer pengetahuan dan teknologi, sekaligus membuka peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri.

“Kami tidak ingin investasi data center hanya menjadi fasilitas tertutup tanpa manfaat signifikan bagi ekosistem digital lokal,” ujar salah satu pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengawal kebijakan ini.

Tantangan Infrastruktur Energi

Selain aspek kemitraan, regulasi ini juga akan mengatur standar efisiensi energi bagi fasilitas data center baru. Pemerintah berencana mewajibkan penggunaan sumber energi terbarukan dalam porsi tertentu guna menekan beban terhadap jaringan listrik PLN, khususnya di kawasan industri yang sudah padat permintaan listrik seperti Jabodetabek dan Batam.

Dampak bagi Investasi Digital Indonesia

Para pelaku industri teknologi menilai kebijakan ini dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kewajiban kemitraan lokal dapat memperkuat ekosistem digital dalam negeri. Namun di sisi lain, jika regulasi terlalu ketat, investor asing berpotensi mengalihkan rencana investasi ke negara tetangga yang menawarkan kemudahan lebih besar. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan kedua kepentingan ini agar Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi investasi digital di kawasan.

Perbandingan dengan Kebijakan Negara Lain

Kebijakan kemitraan wajib ini terinspirasi dari pendekatan beberapa negara berkembang lain yang berhasil menyeimbangkan investasi asing dengan kepentingan ekonomi domestik. India dan Vietnam, misalnya, telah menerapkan skema serupa dalam sektor manufaktur elektronik, di mana investor asing diwajibkan menggandeng mitra lokal untuk mendapatkan insentif fiskal penuh.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal disebut telah melakukan studi banding terhadap model model tersebut sebelum merancang kerangka regulasi data center ini. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi dengan penyesuaian pada karakteristik industri digital yang memiliki dinamika berbeda dari sektor manufaktur konvensional.

Suara Pelaku Industri Lokal

Asosiasi pengusaha teknologi informasi dalam negeri menyambut baik wacana kewajiban kemitraan ini. Mereka menilai selama ini banyak proyek data center skala besar yang dibangun investor asing tanpa melibatkan kontraktor maupun penyedia layanan pendukung dari dalam negeri, sehingga nilai tambah ekonomi yang dirasakan pelaku usaha lokal relatif minim.

Namun, beberapa pelaku industri juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu kaku dalam menetapkan persentase kewajiban kemitraan, mengingat kapasitas teknis sebagian perusahaan lokal masih perlu ditingkatkan untuk dapat benar benar menjadi mitra strategis yang setara, bukan sekadar syarat administratif belaka.

Pemerintah ditargetkan dapat merampungkan rancangan regulasi ini dalam beberapa bulan mendatang, dengan melibatkan konsultasi publik bersama pelaku industri, akademisi, dan perwakilan investor asing agar kebijakan yang dihasilkan benar benar aplikatif dan tidak menghambat momentum investasi digital Indonesia yang sedang tumbuh pesat.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v