Rupiah Bisa Tembus Rp21.000? Pernyataan Hashim Bikin Pasar Was-was

Ekoin.co – Prediksi soal pelemahan rupiah yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, pada Kamis (29/10/2026) menuai perhatian publik. Dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2026 di Jakarta, Hashim yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia menyebut nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga kisaran Rp20.000-Rp21.000 per dolar Amerika Serikat, bahkan bisa mencapai Rp22.000 jika pasar keuangan domestik tidak segera dibenahi.

“Rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung, bisa di Rp20.000-Rp21.000, ada yang bilang Rp22.000,” ujar Hashim di hadapan peserta Rapimnas yang dihadiri jajaran pengurus Kadin dan sejumlah pelaku usaha nasional. Sebagai pembanding, nilai tukar rupiah saat pernyataan itu disampaikan berada di kisaran Rp18.128 per dolar AS, sehingga proyeksi tersebut berarti potensi pelemahan lebih dari 10 persen dari posisi saat ini.

Kritik Tajam dari Pengamat

Pernyataan adik Presiden Prabowo Subianto itu langsung memicu respons dari sejumlah kalangan. Kritikus Faizal Assegaf melalui akun media sosial pribadinya menilai proyeksi tersebut sebagai sinyal yang mengkhawatirkan bagi perekonomian nasional. “Waduh, suram dan gelap sekali nasib kehidupan. Apa gerangan ada yang terjadi di lingkar inti kekuasaan Prabowo?” tulisnya, dikutip Jumat (30/10/2026).

Sejumlah ekonom menilai pernyataan pejabat tinggi semacam ini seharusnya disampaikan secara hati-hati, mengingat dapat memengaruhi sentimen pasar dan ekspektasi pelaku usaha terhadap stabilitas nilai tukar. Ucapan pejabat negara soal potensi devaluasi rupiah kerap dianggap sensitif karena bisa memicu spekulasi di pasar valuta asing maupun pasar modal.

Konteks Pajak Digital dan Penerimaan Negara

Dalam forum yang sama, Hashim juga mengungkap rencana pemerintah memperluas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital mulai 9 November 2026. Kebijakan ini akan melibatkan perbankan nasional, bank swasta, perusahaan fintech, hingga platform e-commerce besar seperti Shopee, Lazada, dan GoTo. “Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November,” kata Hashim.

Ia menyebut target jangka menengah pemerintah adalah meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 18 persen dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memperkirakan penerimaan pajak dari ekonomi digital bisa naik hingga 50 persen menjadi sekitar Rp16 triliun, seiring pertumbuhan transaksi e-commerce, aset kripto, dan investasi digital.

Dampak dan Proyeksi

Pengamat pasar uang menilai, jika proyeksi pelemahan rupiah benar-benar terjadi, dampaknya akan dirasakan luas, mulai dari kenaikan harga barang impor, tekanan pada utang luar negeri berdenominasi dolar, hingga naiknya biaya produksi bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Di sisi lain, perluasan pajak digital diharapkan dapat menambah penerimaan negara sekaligus menciptakan keadilan fiskal antara pelaku usaha konvensional dan digital.

Bank Indonesia hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi atas proyeksi yang disampaikan Hashim. Pelaku pasar disarankan untuk tetap mencermati perkembangan kebijakan moneter serta arah suku bunga acuan dalam beberapa pekan mendatang, mengingat faktor eksternal seperti kebijakan The Fed dan arus modal asing juga turut memengaruhi pergerakan rupiah ke depan.

Langkah Mitigasi Pemerintah

Untuk mengantisipasi gejolak di pasar keuangan, Bank Indonesia secara rutin melakukan intervensi di pasar valuta asing maupun pasar obligasi guna menjaga stabilitas rupiah dari tekanan eksternal maupun sentimen domestik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga kerap mengeluarkan himbauan kepada investor ritel untuk tidak panik dan tetap mencermati fundamental ekonomi, alih-alih bereaksi berlebihan terhadap pernyataan-pernyataan pejabat yang bersifat proyeksi atau asumsi pribadi.

Kalangan pelaku usaha menilai, pernyataan semacam ini sebaiknya diimbangi dengan data dan kajian yang lebih komprehensif, mengingat sentimen pasar sangat sensitif terhadap pernyataan pejabat tinggi negara. Beberapa asosiasi pengusaha bahkan meminta agar ke depan komunikasi publik terkait proyeksi ekonomi makro disampaikan melalui jalur resmi otoritas moneter seperti Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan, bukan oleh pejabat di luar otoritas tersebut.

Pelaku pasar keuangan menyarankan masyarakat dan investor ritel untuk tetap tenang dan tidak mengambil keputusan finansial secara impulsif hanya berdasarkan proyeksi yang belum tentu terealisasi. Diversifikasi portofolio investasi serta pemantauan rutin terhadap kebijakan Bank Indonesia dinilai sebagai langkah paling bijak di tengah ketidakpastian arah nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan mendatang.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v