Data Center Rebutan Air dengan Petani dan Warga, Ini Fakta di Baliknya

JAKARTA – Pembangunan pusat data (data center) berskala besar di Indonesia mulai menuai sorotan akibat tingginya kebutuhan air untuk sistem pendinginan server, yang dinilai berpotensi berebut sumber daya air dengan petani dan warga di sekitar lokasi fasilitas tersebut. Isu ini mencuat seiring gencarnya investasi data center oleh perusahaan teknologi global maupun domestik dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah fasilitas data center modern menggunakan sistem pendinginan berbasis air dalam volume besar untuk menjaga suhu server tetap stabil, mengingat beban komputasi yang terus meningkat akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan layanan cloud computing. Kebutuhan air ini dalam beberapa kasus mencapai ribuan meter kubik per hari, tergantung skala dan teknologi pendinginan yang digunakan.

Keluhan Warga dan Petani di Sekitar Lokasi

Di beberapa daerah yang menjadi lokasi pembangunan data center, warga dan petani setempat melaporkan penurunan debit air sumur maupun saluran irigasi yang biasa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Kondisi ini memicu keresahan, terutama di wilayah yang sebelumnya sudah menghadapi tantangan ketersediaan air pada musim kemarau.

Pemerintah daerah di beberapa lokasi proyek data center mulai menerima keluhan resmi dari kelompok tani dan warga, yang meminta agar perusahaan pengelola data center menyediakan skema kompensasi atau sumber air alternatif, serta menerapkan teknologi pendinginan yang lebih efisien dan rendah konsumsi air.

Regulasi dan Teknologi Alternatif

Menanggapi persoalan ini, sejumlah pemangku kebijakan mendorong penerapan regulasi yang lebih tegas terkait alokasi penggunaan air untuk fasilitas industri, termasuk data center, agar tidak mengganggu hak akses air masyarakat sekitar. Beberapa opsi teknologi pendinginan alternatif, seperti sistem pendinginan udara (air cooling) atau pendinginan cairan tertutup (closed-loop liquid cooling), mulai dipertimbangkan sebagai solusi untuk mengurangi konsumsi air pada fasilitas data center baru.

Perusahaan-perusahaan teknologi besar yang berinvestasi di sektor data center Indonesia diharapkan dapat lebih transparan mengenai dampak lingkungan dan sosial dari operasional fasilitas mereka, termasuk melakukan kajian dampak lingkungan yang komprehensif sebelum memulai pembangunan di suatu wilayah yang berpotensi memicu konflik sumber daya air.

Dampak bagi Investasi dan Keberlanjutan

Pemerintah tetap berkomitmen mendorong investasi data center sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional, namun diimbau untuk tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan kelestarian sumber daya air dinilai menjadi kunci penting dalam keberlanjutan investasi sektor ini ke depan.

Ke depan, diperlukan dialog yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku industri data center, dan masyarakat terdampak, guna mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan hak dasar warga atas akses air bersih yang layak, sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekosistem digital Indonesia yang terus berkembang pesat seiring meningkatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan di berbagai sektor.

Beberapa asosiasi industri teknologi juga mulai menyusun pedoman praktik terbaik terkait penggunaan air yang efisien bagi fasilitas data center baru, sebagai bagian dari upaya menjaga citra positif industri sekaligus mencegah konflik sosial berkepanjangan dengan masyarakat di wilayah operasional fasilitas tersebut di masa mendatang.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diperkirakan akan turut dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait standar lingkungan bagi fasilitas data center, mengingat pertumbuhan sektor ini merupakan bagian dari target besar transformasi digital nasional yang juga menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.

Sejumlah akademisi lingkungan menyarankan agar setiap proyek data center baru diwajibkan melakukan studi hidrologi menyeluruh sebelum mendapatkan izin operasional, guna memastikan ketersediaan air bagi masyarakat sekitar tidak terganggu secara signifikan akibat kebutuhan pendinginan server dalam jangka panjang.

Isu perebutan air antara industri data center dan masyarakat ini diperkirakan akan semakin relevan di masa depan, seiring proyeksi pertumbuhan pesat investasi infrastruktur digital di Indonesia yang didorong oleh kebutuhan komputasi awan dan kecerdasan buatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pelaku usaha di sektor pertanian setempat berharap pemerintah dapat segera menetapkan batas maksimal penggunaan air untuk fasilitas industri di wilayah yang bersinggungan langsung dengan lahan pertanian produktif, demi menjaga keberlangsungan produksi pangan nasional di tengah pesatnya ekspansi infrastruktur digital.