Prabowo Perintahkan Bahlil, Minimal 70 Persen Hasil Tambang Harus Masuk ke Negara

Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan minimal 70 persen dari total nilai hasil tambang nasional kembali dinikmati oleh negara. Instruksi ini disampaikan dalam rapat internal membahas tata kelola sumber daya alam, menyusul sorotan publik atas besarnya kekayaan tambang yang selama ini dinikmati segelintir pihak dibanding kontribusinya ke APBN.

Menurut penjelasan yang beredar dari lingkaran Istana, arahan tersebut mencakup royalti, pajak, bea keluar, serta kewajiban hilirisasi yang harus dipenuhi perusahaan tambang sebelum produk mentah diekspor. Prabowo menilai Indonesia memiliki cadangan mineral strategis — mulai nikel, bauksit, tembaga, hingga batu bara — namun manfaat ekonominya belum maksimal dirasakan negara dan masyarakat sekitar tambang.

Momentum di Tengah Tekanan Fiskal

Arahan ini muncul di saat pemerintah menghadapi tekanan defisit APBN yang disebut sudah menembus lebih dari Rp379 triliun per Oktober 2026, dengan penerimaan pajak yang masih di bawah target. Pemerintah mencari ruang fiskal tambahan tanpa membebani masyarakat lewat pajak baru, sehingga sektor tambang — yang selama ini jadi andalan ekspor — menjadi sasaran optimalisasi penerimaan.

Bahlil disebut akan menyusun mekanisme teknis untuk memastikan target 70 persen itu tercapai, termasuk kemungkinan revisi formula royalti progresif yang mengikuti harga komoditas dunia. Selama ini, skema royalti tambang di Indonesia bersifat tetap, sehingga saat harga komoditas melonjak, keuntungan ekstra lebih banyak dinikmati korporasi dibanding negara.

Dorongan Perkuat Hilirisasi

Selain soal royalti, arahan Prabowo juga ditafsirkan sebagai dorongan agar perusahaan tambang mempercepat hilirisasi di dalam negeri. Ekspor bahan mentah tanpa pengolahan dinilai membuat Indonesia hanya menjadi pemasok murah bagi industri manufaktur negara lain, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati di luar negeri.

Pemerintah menargetkan perusahaan smelter dan fasilitas pengolahan mineral strategis terus bertambah, sejalan dengan komitmen investasi yang masuk dari mitra dagang seperti China dan negara-negara Teluk. Kebijakan dihilirisasi juga diklaim membuka lapangan kerja baru di kawasan industri tambang, meski di sisi lain menimbulkan kritik terkait dampak lingkungan dan hak masyarakat adat di area konsesi.

Respons Pelaku Usaha

Kalangan pengusaha tambang disebut masih menunggu detail teknis kebijakan ini sebelum memberikan tanggapan resmi. Sejumlah asosiasi pertambangan sebelumnya mengingatkan pemerintah agar kenaikan royalti atau kewajiban baru tidak sampai mengurangi daya saing investasi, mengingat persaingan global untuk menarik modal di sektor mineral kritis semakin ketat.

Di sisi lain, ekonom menilai langkah ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara produsen mineral strategis — termasuk Indonesia, Kongo, dan Chile — mulai memperkuat posisi tawar mereka terhadap korporasi tambang multinasional, demi memastikan kekayaan alam memberi manfaat lebih besar bagi pembangunan domestik.

Dampak dan Proyeksi

Jika target 70 persen ini benar-benar terealisasi melalui revisi regulasi, penerimaan negara dari sektor tambang diproyeksi meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan, membantu menambal defisit APBN tanpa harus menaikkan pajak masyarakat secara luas. Namun, implementasinya akan sangat bergantung pada detail aturan turunan yang disusun Kementerian ESDM serta kesiapan perusahaan tambang mematuhi kewajiban baru tersebut.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v