Pemerintah Kaji Larangan Total Vape di Indonesia Usai MUI Keluarkan Fatwa Haram

Ekoin.co – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sedang mengkaji kemungkinan pelarangan total peredaran rokok elektrik atau vape di Indonesia. Langkah ini diambil menyusul keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik di seluruh tanah air.

“Dari perspektif kesehatan, rokok elektrik bukan produk yang bebas risiko. Kandungan nikotin bersifat adiktif, walau tanpa tar, berbagai zat lain serta aerosol dan zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya tetap berpotensi membahayakan kesehatan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Jumat (13/11/2026).

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026

MUI resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Hukum haram tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan jual beli vape di seluruh rantai distribusinya. Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).

Fatwa ini menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam mengevaluasi kembali kebijakan pengendalian rokok elektrik yang selama ini berlaku, mengingat tingginya penetrasi penggunaan vape khususnya di kalangan generasi muda perkotaan.

Regulasi yang Sudah Berjalan

Aji menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan terkait pengendalian rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Regulasi tersebut mencakup sejumlah ketentuan, mulai dari pembatasan usia pengguna dan penjualan, pengendalian iklan serta promosi, hingga pengaturan kandungan produk rokok elektrik yang dapat dipasarkan secara legal.

Namun, penerapan aturan tersebut dinilai belum cukup kuat untuk membendung maraknya peredaran vape ilegal maupun produk yang tidak memenuhi standar keamanan, sehingga wacana pelarangan total kembali mendapat momentum pasca-fatwa MUI.

Dampak Potensial bagi Industri

Jika larangan total benar-benar diberlakukan, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap industri rokok elektrik domestik, termasuk produsen cairan vape (liquid) dan distributor perangkat vape yang selama ini beroperasi secara legal di bawah payung PP 28/2024.

Pelaku usaha di sektor ini kemungkinan akan melakukan konsolidasi atau beralih ke lini bisnis lain apabila larangan diterapkan secara menyeluruh, sementara pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak terhadap penerimaan cukai dari produk hasil tembakau alternatif tersebut.

Langkah Selanjutnya

Kemenkes menyatakan kajian terhadap opsi pelarangan total masih berlangsung dan akan melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan yang mengelola aspek cukai, serta Kementerian Perdagangan yang mengatur aspek distribusi dan perizinan usaha. Keputusan final diperkirakan akan mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh sebelum diterapkan.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v