MA Kabulkan Kasasi Jaksa, Cabut Putusan Bebas Terdakwa Tragedi Paniai Berdarah

Ekoin.co – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Tragedi Paniai Berdarah di Papua Tengah. Putusan ini membatalkan vonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan HAM Makassar kepada terdakwa Isak Sattu.

Berdasarkan penelusuran pada laman Kepaniteraan MA, putusan kasasi tersebut dikeluarkan pada 10 November 2026 dengan nomor perkara 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026. Dalam amar putusannya, majelis hakim kasasi menyatakan mengabulkan permohonan jaksa, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Isak Sattu.

Vonis Bebas yang Dibatalkan

Sebelumnya, Isak Sattu — yang saat kejadian menjabat sebagai perwira penghubung Kodim 1705/Paniai — divonis bebas dari tuntutan jaksa selama 10 tahun penjara oleh Pengadilan HAM Makassar pada 8 Desember 2022, dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks. Dia didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pengadilan HAM terkait kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan.

Kejaksaan kemudian mengajukan kasasi ke MA atas putusan bebas tersebut. Dalam putusan terbarunya, MA menyatakan Isak Sattu terbukti bersalah atas dua dakwaan jaksa penuntut umum, dengan mempertimbangkan kedudukannya sebagai perwira dengan pangkat tertinggi yang mengoordinasikan kegiatan Komando Rayon Militer di bawahnya, termasuk Koramil 1705-02/Enarotali, saat tragedi terjadi pada 2014.

Momentum Penting bagi Korban

Koalisi Pemantau Paniai menilai putusan kasasi ini memiliki arti penting karena menjadi pengakuan hukum resmi atas terjadinya pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Paniai Berdarah 2014. Pengakuan tersebut sekaligus membuka harapan bagi pemenuhan hak pemulihan bagi para korban dan keluarga korban yang telah menunggu keadilan selama lebih dari satu dekade.

Wakil Ketua IV DPRD Papua, John NR Gobai, yang hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus ini pada 2022, menyambut baik putusan MA dan mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang konsisten mengajukan kasasi atas putusan bebas sebelumnya.

Kritik atas Terbatasnya Jumlah Terdakwa

Meski menyambut baik putusan ini, Koalisi Pemantau Paniai menyoroti sejumlah kelemahan mendasar dalam proses penegakan hukum kasus tersebut, terutama terkait terbatasnya jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan. Padahal, hasil penyelidikan pro-yustisia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengidentifikasi lebih banyak pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

Koalisi menegaskan penyelesaian kasus Paniai 2014 tidak boleh berhenti hanya pada satu putusan pengadilan terhadap satu terdakwa. Pengungkapan kebenaran secara menyeluruh, penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan hak korban harus terus berjalan beriringan ke depannya.

Dampak dan Harapan ke Depan

Putusan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelidikan lanjutan untuk membongkar rantai komando serta mengungkap aktor-aktor lain yang hingga kini belum tersentuh proses hukum dalam Tragedi Paniai Berdarah. Pengamat hukum menilai konsistensi lembaga penegak hukum dalam mengejar keadilan untuk pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi indikator penting bagi kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia di mata internasional.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v