Kejagung Melalui Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan PT RAPP di Riau
Riau, Ekoin.co – Satgas PKH Riau melakukan penertiban terhadap dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau pada Jumat, 20 November 2026. Langkah tersebut menyusul temuan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari pengolahan hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kawasan hutan tanpa izin hingga berbagai pelanggaran dalam areal perizinan kehutanan.
Penertiban ini menyasar dua lokasi berbeda, yakni pabrik kelapa sawit nonkebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi dan areal kerja PT RAPP di Kabupaten Pelalawan. Dalam kegiatan tersebut, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengambil langkah administratif serta merekomendasikan penguasaan kembali kawasan hutan yang diduga mengalami penyimpangan pemanfaatan.
Khusus terhadap PT GSL, Satgas PKH menemukan indikasi bahwa perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Aktivitas pabrik tersebut diduga turut mendorong semakin luasnya perambahan hutan di wilayah sekitarnya untuk dijadikan perkebunan sawit.
Berdasarkan hasil temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan milik PT GSL seluas sekitar 42 hektare. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mencegah pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain pembatalan status berproses, Satgas PKH juga merekomendasikan agar permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut ditolak. Selanjutnya, kawasan seluas kurang lebih 42 hektare itu direkomendasikan untuk dikuasai kembali oleh Satgas PKH sebagai bagian dari upaya mengembalikan pengelolaan kawasan hutan kepada negara.
Pencabutan Izin PT RAPP dan Temuan Pelanggaran Kawasan Hutan
Pada waktu yang sama, Tim Satgas PKH secara paralel melakukan penertiban terhadap PT RAPP di Kabupaten Pelalawan. Perusahaan tersebut memiliki luas areal kerja sekitar 338.536 hektare dan telah menerima sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
Keputusan pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Dengan keputusan tersebut, perusahaan kehilangan dasar perizinan untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal izin yang sebelumnya dikelola.
Pemerintah menjatuhkan sanksi administratif itu setelah menemukan sejumlah pelanggaran dalam kawasan kerja perusahaan. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah kebakaran lahan gambut berulang yang terjadi di wilayah tersebut.
Selain persoalan kebakaran, tim juga menemukan perkebunan kelapa sawit dengan luas sekitar 18.362,74 hektare. Temuan lainnya mencakup bukaan tambang tanpa izin seluas kurang lebih 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung yang mencapai sekitar 211,54 hektare.
Berbagai temuan tersebut menjadi dasar penindakan terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Luas areal yang terdampak menunjukkan besarnya cakupan persoalan pengelolaan kawasan hutan yang menjadi perhatian pemerintah dalam penertiban terhadap PT RAPP.
Tidak hanya itu, Satgas PKH juga menemukan permasalahan terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera yang membutuhkan kawasan hutan sebagai tempat hidup dan ruang jelajahnya.

Penghentian Kegiatan dan Pemulihan Kawasan Hutan
Setelah pencabutan izin berlaku, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan tersebut kembali dikuasai negara. Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah penertiban pemerintah terhadap pemanfaatan kawasan hutan yang melanggar ketentuan.
Meskipun izin telah dicabut, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Selain itu, tanggung jawab hukum perusahaan atas berbagai pelanggaran yang ditemukan tetap berlaku dan tidak hilang akibat pencabutan perizinan.
Penertiban terhadap PT GSL dan PT RAPP memperlihatkan langkah pemerintah dalam menangani dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Pemerintah menegaskan bahwa setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan, memperbaiki tata kelola, serta mengembalikan fungsi kawasan sesuai peruntukannya.
Satgas PKH juga akan melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menempatkan pengembalian fungsi kawasan hutan dan perlindungan aset negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di kawasan hutan menjadi hal penting untuk memastikan tidak terjadi kembali penyimpangan pemanfaatan lahan. Penindakan administratif, penghentian kegiatan, serta kewajiban pemulihan lingkungan menjadi bagian dari langkah yang ditempuh pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Dengan demikian, penertiban terhadap PT GSL dan pencabutan izin PT RAPP menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kawasan hutan di Riau. Langkah lanjutan Satgas PKH diharapkan dapat memastikan kawasan yang bermasalah kembali berada dalam penguasaan negara dan menjalankan fungsi ekologisnya.
Sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan, pengawasan dan penegakan aturan perlu berjalan secara konsisten. Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan kehutanan menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Upaya pemulihan juga perlu mendapat perhatian setelah penertiban dilakukan. Hal ini penting agar kawasan yang mengalami kerusakan dapat ditangani sesuai kewajiban lingkungan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan habitat Gajah Sumatera. Kelestarian kawasan tersebut membutuhkan pengelolaan yang sesuai dengan fungsi konservasi dan perlindungan lingkungan.
Pada akhirnya, penertiban kawasan hutan tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap perusahaan, tetapi juga menyangkut perlindungan aset negara dan keberlanjutan lingkungan. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan