KPAI Usul Usia Pemilih Pemula Diubah Jadi 18 Tahun, Dorong Hapus Status Perkawinan sebagai Syarat Pemilih

KPAI mendorong revisi UU Pemilu dan UU Adminduk agar batas usia pemilih pemula diselaraskan menjadi 18 tahun demi mencegah eksploitasi anak dalam politik.
KPAI mendorong revisi UU Pemilu dan UU Adminduk agar batas usia pemilih pemula diselaraskan menjadi 18 tahun demi mencegah eksploitasi anak dalam politik.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah dan DPR untuk mengatur perlindungan anak dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). KPAI mengusulkan penyelarasan usia pemilih pemula dan kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) menjadi 18 tahun, sekaligus menghapus status perkawinan sebagai syarat seseorang dapat menjadi pemilih.

Alasan di Balik Usulan

Anggota KPAI Sylvana Apituley mengatakan integrasi norma perlindungan anak dalam kedua regulasi tersebut perlu dilakukan, terutama karena UU Pemilu dan UU Adminduk saat ini tengah masuk dalam agenda pembahasan revisi di Komisi II DPR RI. “Penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi,” kata Sylvana, Sabtu (21/11/2026).

Sylvana menyoroti ketentuan dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk yang masih menetapkan usia 17 tahun sebagai batas pemilih dan kewajiban memiliki KTP-el. Aturan tersebut juga memungkinkan seseorang yang sudah atau pernah menikah menjadi pemilih tanpa memandang usia. KPAI merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Mencegah Eksploitasi Anak dalam Politik

Sylvana menilai penyelarasan batas usia pemilih pemula menjadi 18 tahun serta penghapusan status perkawinan sebagai syarat pemilih merupakan langkah perlindungan agar anak tidak dimanfaatkan dalam kepentingan politik orang dewasa. “Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas mobilisasi dan dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” ujarnya.

KPAI mencatat terdapat 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari mobilisasi anak dalam kampanye, menjadikan anak sebagai bintang iklan maupun juru bicara calon, hingga melibatkan anak sebagai sasaran politik uang. Sylvana mencontohkan, selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima enam pengaduan dan mencatat 19 kasus lain terkait eksploitasi anak, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye.

Momentum Revisi Undang-Undang

Usulan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia dan di tengah pembahasan revisi UU Pemilu serta UU Adminduk yang sedang berjalan di Komisi II DPR RI. KPAI berharap masukan ini dapat diakomodasi dalam draf revisi agar perlindungan anak dari eksploitasi politik menjadi lebih kuat secara hukum.

Jika usulan ini diterima, perubahan batas usia pemilih pemula akan berdampak pada basis data pemilih pada pemilu-pemilu mendatang, sekaligus menjadi langkah preventif agar anak-anak di bawah umur tidak lagi dilibatkan dalam dinamika politik praktis yang kerap terjadi menjelang masa kampanye.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights