Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Dana Rp2,41 Miliar Dipakai Bayar Jasa Hukum Fiktif
Surabaya, ekoin.co — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026. Keempat tersangka langsung ditahan setelah ditetapkan pada Rabu (19/11/2026).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa dana kas perusahaan senilai Rp2,41 miliar diduga disalahgunakan oleh jajaran petinggi PDTS KBS bersama seorang advokat dengan modus membuat dokumen kerja sama jasa hukum fiktif.
Modus Menutup Kasus dengan Uang Kas Perusahaan
“Pada hari ini penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan empat orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” ujar Punia dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim.
Keempat tersangka terdiri dari tiga petinggi internal PDTS KBS, yakni Direktur Keuangan dan SDM berinisial MN (Moch Nahroni), Direktur Operasional dan Umum berinisial NW (Nurika Widyasanti), Anggota Badan Pengawas berinisial EES (Eliya Erni Suprapto), serta satu tersangka dari pihak swasta, yaitu advokat dari Kantor Hukum Ma’ruf Syah dan Partner berinisial MM.
Berawal dari Pengaduan Dugaan Korupsi Sewa Tenant
Punia mengungkapkan bahwa permufakatan jahat ini bermula sekitar Februari 2025, saat direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Dari pemanggilan itu, direksi mencari pengacara tidak hanya untuk pendampingan hukum, tetapi juga diduga dimintai bantuan menutup kasus yang sedang diselidiki.
“Untuk mempertanggungjawabkan uang yang telah dikeluarkan tersebut, tersangka NW, MN, dan EES bersama MM bersekongkol membuat perjanjian seolah-olah ada kerja sama layanan jasa hukum, laporan review SOP KBS, perjanjian kerja sama fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum senilai Rp2,41 miliar agar terlihat sebagai kegiatan yang sah,” jelas Punia.
Total Kerugian Negara Capai Rp3,27 Miliar
Berdasarkan hasil penyidikan, total kerugian negara akibat praktik korupsi ini ditaksir mencapai Rp3,27 miliar. Kejati Jatim menegaskan akan terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana yang digunakan untuk membayar jasa hukum fiktif tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik di Surabaya mengingat PDTS KBS merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola aset wisata dan konservasi satwa milik Pemerintah Kota Surabaya, sehingga pengelolaan keuangannya menjadi perhatian penting bagi transparansi BUMD di Jawa Timur.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan