OJK Setujui Penggabungan Dua BPR Syariah di Sumut, Perkuat Permodalan dan Daya Saing

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyetujui rencana penggabungan (merger) dua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berlokasi di Sumatera Utara. Persetujuan ini menjadi bagian dari konsolidasi industri perbankan syariah skala kecil yang didorong OJK sejak beberapa tahun terakhir untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR syariah di tengah ketatnya persaingan dengan bank umum dan fintech.

Penggabungan dua BPRS ini diharapkan dapat menghasilkan entitas baru dengan modal inti yang lebih kuat, sehingga mampu memenuhi ketentuan modal minimum yang ditetapkan regulator sekaligus memperluas kapasitas penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Sumatera Utara.

Konsolidasi BPR Syariah Jadi Prioritas OJK

OJK selama ini mendorong konsolidasi BPR dan BPR syariah berskala kecil melalui kebijakan Rencana Pengembangan dan Penguatan BPR/BPRS (RP2B) yang menetapkan ambang batas modal inti minimum. Bank-bank kecil yang kesulitan memenuhi ambang batas tersebut secara mandiri didorong untuk melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi dengan entitas sejenis.

Manfaat bagi Nasabah dan UMKM Lokal

Bagi nasabah, penggabungan ini diproyeksikan membawa manfaat berupa layanan yang lebih stabil dan jaringan kantor yang lebih luas. Bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara, entitas BPRS hasil merger diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan dengan plafon lebih besar dan skema yang lebih fleksibel, mengingat basis modal yang lebih kuat pascapenggabungan.

Data OJK menunjukkan simpanan di atas Rp5 miliar justru tumbuh paling tinggi secara tahunan, mencapai 11,91 persen year-on-year, yang mengindikasikan kepercayaan nasabah besar terhadap sektor perbankan nasional, termasuk perbankan syariah, tetap terjaga meski berada di tengah dinamika konsolidasi industri.

Tantangan ke Depan

Meski proses merger disetujui regulator, pelaksanaan di lapangan tetap menghadapi tantangan, mulai dari integrasi sistem teknologi informasi, penyesuaian budaya kerja antar-entitas, hingga sosialisasi kepada nasabah agar transisi layanan berjalan lancar tanpa mengganggu operasional harian.

OJK menegaskan akan terus mengawasi proses transisi pascamerger untuk memastikan kepentingan nasabah tetap terlindungi. Ke depan, konsolidasi serupa diperkirakan masih akan berlanjut di berbagai daerah lain seiring upaya regulator memperkuat fundamental industri keuangan syariah nasional secara keseluruhan.