Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korporasi Tambang Nikel
Jakarta, Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penetapan PT BSJ Tersangka Korporasi tersebut dilakukan pada Jumat, 6 November 2026, setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup dan melaksanakan gelar perkara atau ekspose.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan kegiatan usaha pertambangan nikel selama periode 2013 hingga 2025. Penyidikan ditangani Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung. Dalam prosesnya, penyidik turut mendalami dugaan manipulasi dokumen perizinan, aktivitas penambangan setelah izin berakhir, hingga dugaan pemberian uang kepada penyelenggara negara.
Selain menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik juga melakukan penggeledahan di enam kantor perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Sdr. AK di wilayah Sulawesi Tenggara. Penggeledahan tersebut berlangsung pada Senin, 9 November 2026, dengan pendampingan Tim Forensik Digital.
Enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan tersebar di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Buton Tengah. Lokasi pertama merupakan kantor PT ANI di Kota Kendari, sedangkan lokasi kedua berada di kantor PT ANI yang terletak di area pertambangan Kabupaten Konawe Utara.
Selanjutnya, penyidik menggeledah kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara. Tim juga mendatangi dua kantor PT AMI, masing-masing berlokasi di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah. Sementara itu, lokasi keenam merupakan kantor PT AMID yang berada di Kabupaten Buton Tengah.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen yang diamankan mencakup berkas perizinan serta administrasi kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Selain dokumen, tim turut mengamankan sejumlah perangkat elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi. Seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mengetahui keterkaitannya dengan kegiatan usaha PT BSJ maupun perusahaan lain yang diduga memiliki hubungan dengan korporasi tersebut.
Penyidik Dalami Dugaan Manipulasi Izin Tambang Nikel
Dalam proses penyidikan, Kejagung mendalami tahapan penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian penyidik adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, PT BSJ diduga melakukan manipulasi sejumlah dokumen dalam proses pengurusan perizinan pertambangan. Dokumen yang diduga bermasalah meliputi studi kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penambangan nikel yang tetap berlangsung setelah masa berlaku IUP PT BSJ berakhir pada 2015. Dalam perkara ini, perusahaan tersebut diduga menjalin kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema suspend yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
Tidak hanya itu, PT BSJ juga diduga melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung. Penyidik turut menelusuri dugaan penggunaan dokumen IUP milik perusahaan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang tercantum dalam izin tersebut.
Dalam pengembangan perkara, penyidik menduga PT BSJ memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Dugaan pemberian tersebut bertujuan agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
Tim Penyidik menduga rangkaian kegiatan penambangan dan penjualan nikel tersebut memberikan keuntungan kepada PT BSJ sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk memastikan besaran kerugian, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas bagi ahli yang akan melakukan penghitungan tersebut.
Kejagung Periksa 36 Saksi dan Siapkan Pembuktian
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, Tim Penyidik telah meminta keterangan dari 36 saksi. Selain itu, penyidik juga mengumpulkan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel tersebut.
Penyitaan barang bukti dalam rangkaian penyidikan telah memperoleh persetujuan dari pengadilan negeri. Sementara itu, pemeriksaan terhadap perangkat elektronik yang diamankan akan dilakukan melalui proses forensik digital sesuai dengan kebutuhan pembuktian perkara.
Penyidikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAMPIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025, juncto Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Adapun penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAMPIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar hukum penetapan korporasi dalam perkara yang sedang ditangani Kejagung.
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terdapat sangkaan subsidair berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Penyidik juga mencantumkan alternatif sangkaan lainnya, yaitu Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Tipikor atau Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP. Seluruh ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam proses penanganan perkara terhadap PT BSJ sebagai tersangka korporasi.
Penetapan tersangka korporasi ini menjadi bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, penyidik masih meneliti dokumen perizinan, perangkat elektronik, serta keterangan saksi untuk memperjelas rangkaian kegiatan yang diduga merugikan keuangan negara.
Melalui pemeriksaan lanjutan, Kejagung akan mendalami hubungan antara PT BSJ dan perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi. Hasil pemeriksaan tersebut juga akan menjadi bagian dari proses pembuktian terhadap dugaan penyimpangan perizinan, aktivitas pertambangan, serta transaksi penjualan nikel dalam perkara tersebut.
Penghitungan kerugian keuangan negara dan pemeriksaan forensik digital menjadi bagian dari tahapan yang masih berjalan. Oleh karena itu, besaran kerugian negara maupun keterlibatan pihak-pihak lain masih menunggu hasil pendalaman penyidik dan proses hukum selanjutnya.
Penanganan perkara ini juga perlu memperhatikan seluruh alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme peradilan sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Baca Juga:
Tinggalkan Balasan