Satgas PRR: Ekonomi Sumatera Mulai Bangkit Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencatat aktivitas ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bangkit dan mencatatkan kemajuan signifikan. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (5/10/2026). Indikator kebangkitan terlihat dari kembali berfungsinya pasar rakyat, meningkatnya akses pembiayaan usaha, hingga berjalannya aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tuntas 100 Persen

Juru Bicara Satgas PRR Amran mengungkapkan bahwa progres pembangunan infrastruktur telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. “Data per hari ini tanggal 5 Oktober 2026 untuk infrastruktur jalan nasional dan jembatan nasional itu sudah selesai 100 persen,” ujar Amran. Penuntasan infrastruktur jalan dan jembatan ini menjadi fondasi penting bagi pemulihan konektivitas dan rantai pasok ekonomi di tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

Satgas PRR juga terus memantau pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Progres pembangunan huntap dilaporkan terus berjalan dengan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas bangunan sesuai standar.

Anggaran Rp100,166 Triliun untuk Pemulihan Tiga Tahun

Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028, pemerintah telah menyiapkan 11.520 kegiatan yang dikerjakan secara kolaboratif oleh 33 kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah terdampak. Total dukungan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp100,166 triliun. Hingga saat ini, tujuh kementerian dan lembaga telah menerima pencairan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026, yakni BPS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mendorong seluruh penerima ABT untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, serta pelaksanaan kegiatan. “Seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib administrasi, sesuai ketentuan, dan tetap berpedoman pada Rencana Induk yang telah disepakati bersama,” tegas Sudarto.

Percepatan Realisasi untuk Manfaat Langsung Masyarakat

Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono menegaskan bahwa saat ini merupakan fase implementasi Rencana Induk. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang telah memperoleh dukungan anggaran agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan terukur.

“Percepatan realisasi anggaran bukan sekadar memenuhi target penyerapan, tetapi menjadi langkah nyata untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat,” kata Wahyu. Ia mengingatkan agar setiap rupiah anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan, mulai dari penyediaan hunian tetap, pemulihan infrastruktur dasar, hingga pelayanan publik.

Dengan infrastruktur jalan yang telah tuntas dan pasar rakyat yang kembali beroperasi, ekonomi Sumatera diproyeksikan terus membaik hingga akhir 2026. Keberhasilan fase rehabilitasi akan menjadi penentu kesiapan tiga provinsi ini memasuki fase rekonstruksi jangka menengah.