ASEAN DEFA Resmi Diteken di Manila, UMKM Indonesia Buka Akses ke Pasar Digital 680 Juta Warga ASEAN

Ekoin.co – Negara-negara anggota ASEAN resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) dan KTT ASEAN ke-49. Kesepakatan ini menjadi langkah penting memperkuat integrasi ekonomi digital dan daya saing kawasan, sekaligus membuka pintu lebar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia untuk menjangkau pasar digital Asia Tenggara.

Kerangka Kerja yang Diinisiasi Indonesia

ASEAN DEFA merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital yang diinisiasi dan didorong Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Plt. Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan perjanjian ini membuka kesempatan bagi UMKM Indonesia untuk berjualan di pasar digital kawasan tanpa kendala regulasi yang berbeda-beda di setiap negara.

“Lewat DEFA, pemerintah membuka pintu pasar digital 680 juta warga ASEAN bagi UMKM Indonesia, dengan aturan yang sama soal pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen di seluruh kawasan,” kata Fithra dalam keterangannya.

Potensi Ekonomi Digital Kawasan

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA, nilai transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara mencapai 368 miliar dolar AS pada 2026, dengan 680 juta warga sebagai calon pembeli. Indonesia sendiri memegang sepertiga ekonomi digital Asia Tenggara dengan nilai transaksi hampir 120 miliar dolar AS pada 2026, dan nilai ini diproyeksikan naik dua hingga tiga kali lipat menjadi 227-360 miliar dolar AS pada 2030.

QRIS Jadi Modal Bersaing UMKM

Peluang ini dinilai semakin terbuka lebar bagi UMKM Indonesia yang sudah lebih dulu melayani transaksi lintas negara lewat QRIS. Hingga Juli 2026, QRIS telah dipakai oleh 45,46 juta merchant, dan 96,69 persen di antaranya adalah UMKM. Pengalaman ini menjadi modal penting ketika UMKM harus beradaptasi dengan standar pembayaran digital lintas batas yang akan diterapkan dalam kerangka DEFA.

Pemerintah menyatakan akan menyiapkan program pendampingan digitalisasi bagi UMKM agar siap bersaing begitu kerangka kerja ini mulai diimplementasikan secara teknis di masing-masing negara anggota. Pelatihan akan menyasar aspek logistik lintas negara, kepatuhan pajak digital, dan keamanan data konsumen.

Tantangan ke Depan

Meski peluang besar terbuka, sejumlah ekonom mengingatkan perlunya kesiapan infrastruktur logistik dan literasi digital UMKM agar manfaat DEFA tidak hanya dinikmati pelaku usaha besar. Pemerintah diharapkan memastikan implementasi kerangka ini berjalan merata hingga ke pelaku usaha di daerah, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v