Komdigi Tegaskan Bukan Tukang Sensor, Ada Mekanisme Hukum Sebelum Hapus Konten Media Sosial

Ekoin.co – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan tidak dapat sembarangan menghapus konten di platform media sosial, membantah tudingan bahwa lembaganya bertindak sebagai alat sensor pemerintah. Komdigi menyebut ada mekanisme hukum dan proses verifikasi berjenjang yang harus dilalui sebelum sebuah konten diputuskan untuk diturunkan atau diblokir.

Prosedur Verifikasi Berlapis

Pihak Komdigi menjelaskan setiap permintaan penurunan konten, baik yang berasal dari laporan masyarakat, instansi pemerintah, maupun aparat penegak hukum, harus melalui proses verifikasi untuk memastikan konten tersebut benar-benar melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti ujaran kebencian, hoaks, atau konten yang mengandung unsur pidana lainnya.

“Kami bukan tukang sensor. Ada mekanisme dan verifikasi sebelum pemblokiran dilakukan,” demikian penegasan yang disampaikan pihak Komdigi menanggapi kritik publik terkait sejumlah kasus penghapusan konten belakangan ini.

Latar Belakang Polemik

Penegasan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kewenangan pemerintah dalam mengatur ruang digital, khususnya setelah sejumlah konten kritik terhadap kebijakan pemerintah dilaporkan menghilang dari platform media sosial. Sejumlah kalangan masyarakat sipil meminta transparansi lebih besar dalam proses pengambilan keputusan penghapusan konten.

Koordinasi dengan Platform Digital

Komdigi menyatakan koordinasi dengan platform digital global seperti Meta, X, dan TikTok dilakukan melalui jalur resmi dan tetap menghormati kebijakan komunitas masing-masing platform. Keputusan akhir soal penghapusan konten tetap berada di tangan platform, sementara Komdigi hanya berperan menyampaikan permintaan berdasarkan laporan yang telah terverifikasi.

Harapan Masyarakat Sipil

Sejumlah pengamat kebijakan digital menilai penting bagi Komdigi untuk mempublikasikan data dan alasan di balik setiap keputusan penghapusan konten secara berkala, agar publik dapat menilai konsistensi penerapan aturan. Transparansi semacam ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas pemerintah dalam mengelola ruang digital nasional.

Ke depan, Komdigi disebut akan memperkuat kanal pengaduan publik serta mempercepat proses banding bagi pengguna yang kontennya dihapus namun merasa tidak melanggar ketentuan, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum di ruang digital.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v