Kejagung Periksa 26 Saksi dalam Lima Hari, Dalami Korupsi Tambang Nikel Ilegal PT CNI Sulawesi Tenggara
Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengintensifkan pemeriksaan saksi dalam dua perkara dugaan korupsi penambangan dan ekspor nikel ilegal yang berasal dari wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam kurun lima hari, yakni 9 hingga 13 November 2026, tim penyidik pidana khusus telah memeriksa 26 saksi untuk mendalami perkara yang terjadi dalam dua periode berbeda, yaitu 2013-2025 dan 2017-2020.
Dua Perkara Berbeda Periode, Satu Benang Merah Sulawesi Tenggara
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara intensif untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara para tersangka. Kedua perkara ini melibatkan sejumlah korporasi tambang serta pihak-pihak dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Pada perkara periode 2013-2025, penyidikan berkaitan dengan enam perusahaan atau korporasi tambang nikel yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan, yang disebut sebagai pengendali perusahaan sekaligus penerima manfaat. Sementara itu, perkara periode 2017-2020 berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan ekspor nikel ilegal yang melibatkan korporasi PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).
Saksi dari Berbagai Kementerian Diperiksa
Sebagian besar saksi yang diperiksa berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, penyidik turut memeriksa pihak dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, PT Sucofindo, PT CNI, serta sejumlah pihak swasta lainnya.
Pada Senin (9/11), penyidik memeriksa lima saksi, tiga di antaranya dari Kementerian ESDM. Jumlah saksi yang diperiksa meningkat menjadi delapan orang pada Rabu (11/11). Sementara pada Jumat (13/11), penyidik memeriksa tiga saksi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, dan pihak swasta.
Enam Tersangka Ditetapkan, Termasuk Satu Korporasi
Dalam perkara dugaan korupsi penambangan nikel ilegal periode 2017-2020, Kejagung telah menetapkan enam tersangka, termasuk satu korporasi yakni PT CNI. Lima tersangka lainnya berasal dari unsur perusahaan dan pejabat pemerintahan, mulai dari Direktur Utama PT CNI, pejabat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Kepala Unit Sucofindo Kendari, hingga pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara.
Sementara untuk perkara periode 2013-2025, korporasi PT BSJ telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM PIDSUS) tertanggal 6 November 2026.
Fokus Memperkuat Pembuktian dan Pemberkasan
Anang menegaskan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan saksi tersebut bertujuan memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara para tersangka. Dengan intensitas pemeriksaan yang tinggi dalam waktu singkat, Kejagung menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kasus korupsi sumber daya alam yang merugikan negara dalam jumlah besar.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan rentang waktu panjang serta lintas kementerian dan lembaga, mengindikasikan lemahnya pengawasan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama lebih dari satu dekade. Publik menanti proses hukum ini berlanjut hingga ke persidangan untuk memastikan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan