Kejagung Periksa Delapan Saksi Kasus Korupsi Nikel

Jakarta, Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa delapan orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga tahun yang belum disebutkan secara lengkap dalam keterangan resmi. Pemeriksaan berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).

Pemeriksaan delapan saksi tersebut menjadi bagian dari upaya Kejagung mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan komoditas nikel. Para saksi berasal dari sejumlah instansi pemerintah, perusahaan, hingga pihak swasta yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan tata kelola nikel.

Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, delapan orang tersebut telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Mereka terdiri atas tiga orang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), satu orang dari PT Sucofindo, satu orang dari PT CNI, satu orang dari pihak swasta, satu orang dari Kementerian Perhubungan, serta satu orang dari Kementerian Keuangan.

Saksi pertama berinisial GSS berasal dari Kementerian ESDM. Selanjutnya, penyidik memeriksa DA yang merupakan perwakilan PT Sucofindo dan AAS dari Kementerian ESDM. Ketiganya memberikan keterangan sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi dalam perkara tersebut.

Selain itu, terdapat saksi berinisial G dari PT CNI dan YHP dari pihak swasta. Penyidik juga meminta keterangan MTR dari Kementerian Perhubungan serta HAW dari Kementerian ESDM. Sementara itu, saksi terakhir berinisial MPD berasal dari Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan terhadap delapan saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara. Kejagung mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak guna mendukung proses penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel yang tengah berjalan.

Kejagung Periksa Saksi dari ESDM hingga Perusahaan Swasta

Keterlibatan saksi dari beberapa instansi pemerintah dan perusahaan menunjukkan bahwa penyidik sedang menghimpun keterangan dari berbagai unsur yang berkaitan dengan perkara. Kementerian ESDM menjadi salah satu instansi dengan jumlah saksi terbanyak, yakni tiga orang melalui pemeriksaan GSS, AAS, dan HAW.

Selain unsur pemerintah, penyidik turut meminta keterangan dari PT Sucofindo dan PT CNI. Kedua perusahaan tersebut masuk dalam daftar pihak yang saksi-saksinya diperiksa pada Rabu, 11 November 2026.

Kejagung juga memeriksa YHP yang berasal dari pihak swasta. Sementara itu, kehadiran saksi dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan melengkapi rangkaian pemeriksaan terhadap delapan orang tersebut.

Pemeriksaan lintas instansi dan perusahaan itu menjadi bagian dari pengumpulan keterangan dalam penyidikan. Namun, Kejaksaan Agung belum memerinci materi pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing saksi maupun hubungan spesifik mereka dengan dugaan penyimpangan tata kelola nikel.

Pemeriksaan untuk Memperkuat Pembuktian Perkara Nikel

Dalam keterangannya, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi bertujuan memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara. Dengan demikian, keterangan yang diperoleh dari para saksi menjadi bagian dari proses penyidikan yang dilakukan oleh tim JAM PIDSUS.

Penyidik menjalankan proses tersebut secara profesional, independen, dan akuntabel. Kejaksaan Agung juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian selama menangani perkara.

Asas praduga tidak bersalah menjadi prinsip penting dalam setiap tahapan penegakan hukum. Oleh karena itu, status seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana korupsi yang sedang disidik.

Selanjutnya, penyidik akan menggunakan keterangan yang diperoleh untuk mendukung proses pembuktian dan penyusunan berkas perkara. Kejagung belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai kemungkinan pemeriksaan tambahan maupun perkembangan penanganan perkara setelah pemeriksaan delapan saksi tersebut.

Pemeriksaan pada Rabu, 11 November 2026, menambah rangkaian langkah penyidikan Kejagung dalam mengusut dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga tahun akhir yang belum terkonfirmasi. Melalui pemeriksaan terhadap saksi dari Kementerian ESDM, PT Sucofindo, PT CNI, pihak swasta, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan, penyidik berupaya melengkapi keterangan yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v