Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Penyadapan, Habiburokhman Soroti Maraknya Penyadapan Ilegal
Ekoin.co – Komisi III DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan pada Senin (16/11/2026), lebih cepat dari perkiraan sebelumnya yang memproyeksikan pembahasan baru dimulai Desember 2026. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengonfirmasi langsung dimulainya pembahasan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dipicu Maraknya Penyadapan Ilegal
Rapat yang turut dihadiri Kepala Baintelkam Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti, membahas masukan awal terkait rumusan RUU Penyadapan. Habiburokhman menyebut perhatian masyarakat belakangan kembali tertuju pada masalah penyadapan ilegal yang terjadi, termasuk dugaan penyadapan terhadap kepala negara oleh oknum aparat penegak hukum.
“Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman saat membuka rapat.
Perlu Aturan yang Lebih Rinci
Habiburokhman menjelaskan bahwa penyadapan pada dasarnya berfungsi untuk pencegahan dan pendeteksian kejahatan dengan kewenangan yang terbatas. Namun, kewenangan ini rawan disalahgunakan untuk kepentingan yang buruk jika tidak diatur secara rinci. “Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kewenangan penyadapan sebenarnya telah diatur di sejumlah undang-undang sektoral, namun belum ada aturan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur pelaksanaannya, yang saat ini masih beragam antarlembaga — sebagian memerlukan izin pengadilan, sebagian lainnya tidak.
Menyusul Setelah RUU Perampasan Aset
Pembahasan RUU Penyadapan sempat dijadwalkan menunggu rampungnya RUU Perampasan Aset yang ditargetkan selesai pada November 2026. Bersamaan dengan dimulainya pembahasan RUU Penyadapan, Komisi III DPR juga tengah menggelar Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk merapikan dan menyempurnakan rumusan pasal-pasal RUU Perampasan Aset.
“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” tegas Habiburokhman.
Langkah Selanjutnya
Komisi III DPR berencana melanjutkan pembahasan RUU Penyadapan secara paralel dengan penyelesaian RUU Perampasan Aset, dengan harapan kedua regulasi ini dapat memperkuat kerangka hukum terkait keamanan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Publik dan pegiat hak asasi manusia diperkirakan akan mengawasi ketat proses pembahasan ini mengingat sensitivitas isu penyadapan terhadap privasi dan kebebasan sipil.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan