Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mundur Jadi 9 Desember 2026
Ekoin.co – Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dipastikan mundur dari rencana awal 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Perubahan jadwal ini diumumkan menyusul sejumlah pertimbangan teknis dan politis yang masih perlu dirampungkan oleh partai-partai pengusung pemerintahan.
Pimpinan MPR menyebut penundaan tersebut diperlukan agar proses pengusulan nama calon wakil presiden dari partai-partai koalisi dapat berjalan lebih matang. Sejumlah partai Senayan sebelumnya menyatakan belum mengajukan nama resmi dan menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.
Partai Koalisi Serahkan Keputusan ke Presiden
Sikap tujuh partai pendukung pemerintahan yang kompak tidak mengusulkan nama cawapres menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses administrasi di MPR. Partai-partai tersebut menegaskan bahwa penentuan sosok pengganti Gibran sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Beberapa nama telah muncul dalam bursa internal, mulai dari kalangan menteri kabinet hingga tokoh partai senior. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Istana terkait sosok yang akan diajukan ke MPR untuk menjalani proses pelantikan.
Proses Konstitusional Tetap Dikaji Ketat
Sekretariat Jenderal MPR menegaskan mundurnya jadwal sidang paripurna tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan maupun agenda legislasi nasional. Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto, sementara posisi wakil presiden akan diisi setelah proses konstitusional di MPR selesai.
Para pakar hukum tata negara menilai penundaan ini wajar mengingat proses pengisian jabatan wakil presiden memerlukan kehati-hatian tinggi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Mereka mengingatkan pentingnya MPR memastikan seluruh syarat administratif calon terpenuhi sebelum sidang paripurna digelar.
Dinamika Politik Jelang Pelantikan
Penundaan jadwal turut memicu dinamika politik di tingkat elite partai, di mana sejumlah tokoh mulai melakukan komunikasi informal untuk memperkuat dukungan terhadap kandidat tertentu. Meski demikian, pengamat menilai dinamika ini masih dalam batas wajar dan tidak mengarah pada friksi terbuka antarpartai koalisi.
Publik dan pelaku pasar turut memantau perkembangan proses pengisian jabatan wakil presiden ini, mengingat kepastian politik menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melihat stabilitas pemerintahan ke depan.
Dengan jadwal baru pada 9 Desember 2026, MPR diharapkan dapat menyelesaikan seluruh proses administratif dan konstitusional secara tuntas sehingga pelantikan wakil presiden baru dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan ketidakpastian politik berkepanjangan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan