Kekosongan Jabatan Wapres Sejak 12 November, Yusril Tegaskan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

Yusril Ihza Mahendra tegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak 12 November tidak mengurangi kewenangan Presiden Prabowo. Pelantikan Wapres pengganti Gibran dijadwalkan 2 Desember.
Yusril Ihza Mahendra tegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak 12 November tidak mengurangi kewenangan Presiden Prabowo. Pelantikan Wapres pengganti Gibran dijadwalkan 2 Desember.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membawa Indonesia pada situasi ketatanegaraan yang tidak biasa. Di tengah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029, posisi orang nomor dua Republik Indonesia kini kosong. Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan jabatan Wakil Presiden telah kosong sejak 12 November 2026.

Situasi kekosongan jabatan strategis ini memunculkan sejumlah pertanyaan di publik, mulai dari dampaknya terhadap jalannya pemerintahan, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga potensi gangguan stabilitas politik nasional menjelang akhir tahun.

Yusril: Kewenangan Presiden Tidak Berkurang

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak mengurangi kewenangan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, seluruh aktivitas pemerintahan tetap dapat berlangsung normal tanpa harus menunggu terpilihnya Wakil Presiden pengganti.

Yusril juga menegaskan bahwa secara konstitusional, tidak ada larangan bagi calon Wakil Presiden pengganti untuk diambil dari luar koalisi pendukung Prabowo. Presiden memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan dua nama kandidat yang akan diajukan ke MPR.

Proses Pengisian Jabatan Terus Berjalan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menjadwalkan sidang paripurna untuk pelantikan Wakil Presiden pengganti pada 2 Desember 2026. Sejumlah nama telah muncul dalam bursa kandidat, termasuk Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua MPR Puan Maharani, serta Pramono Anung.

Menariknya, tujuh partai politik di Senayan kompak tidak mengajukan nama cawapres secara formal, dan menyerahkan keputusan penuh kepada Presiden Prabowo. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk di antara partai yang menyatakan sikap tersebut, diikuti Partai Demokrat melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Pengamat: Prabowo Butuh Figur yang Perkuat Kendali Pemerintahan

Sejumlah pengamat politik menilai Presiden Prabowo membutuhkan sosok Wakil Presiden yang mampu memperkuat kendali pemerintahan menghadapi tantangan politik ke depan, termasuk dinamika menjelang Pemilihan Presiden 2029. Nama Sufmi Dasco Ahmad disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat yang dinilai mampu menjaga soliditas koalisi pendukung pemerintah.

Dampak Terhadap Stabilitas Ekonomi dan Politik

Meski kekosongan jabatan Wakil Presiden berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam jangka pendek, pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi tetap dapat mencapai target meski di tengah dinamika politik yang berkembang. Proses pengisian jabatan Wapres yang transparan dan sesuai konstitusi diharapkan dapat segera memberikan kepastian politik, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas Indonesia menjelang penutupan tahun anggaran 2026.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights