KPK Dalami Dugaan Aliran 46.500 Dolar Singapura ke Kemenhut Terkait Pelepasan Kawasan Hutan Kuansing

KPK mendalami dugaan aliran dana 46.500 dolar Singapura ke Kemenhut, termasuk Menteri Raja Juli Antoni, terkait kasus suap pelepasan kawasan hutan di Kuansing, Riau.
KPK mendalami dugaan aliran dana 46.500 dolar Singapura ke Kemenhut terkait kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan pengurusan izin kawasan hutan.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang senilai sekitar 46.500 dolar Singapura ke pihak-pihak di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terkait perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Dana Dikumpulkan dari Koperasi hingga Kepala Desa

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami aliran dana yang diduga dikumpulkan dari anggota koperasi, kepala desa, dan camat di Kuansing. Dana yang awalnya terkumpul dalam bentuk rupiah tersebut diduga kemudian dikonversi menjadi sekitar 46.500 dolar Singapura.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 Juni 2026 terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Mobil Rp2,05 Miliar Jadi Instrumen Suap Jabatan Sekda

Penyidik menduga sebuah mobil Toyota Land Cruiser 300 senilai sekitar Rp2,05 miliar menjadi instrumen suap yang diberikan Zulkarnain kepada Suhardiman untuk memperoleh jabatan Sekda Kuansing. Selain dugaan suap jabatan tersebut, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Beberapa Kali Pertemuan dengan Menteri Kehutanan

Dalam pengembangan perkara, KPK sebelumnya mengungkap adanya sejumlah pertemuan antara Suhardiman Amby dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan. Penyidik mencatat sedikitnya tiga pertemuan, yakni pada April, Mei, dan 2 Juni 2026.

KPK menduga pada Mei 2026 terdapat pemberian uang sekitar 12.500 dolar Singapura kepada pejabat lain di lingkungan Kemenhut. Selanjutnya, pada 2 Juni 2026, Suhardiman diduga menyerahkan sekitar 14.000 dolar Singapura kepada Raja Juli Antoni.

Budi menegaskan bahwa dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak di Kemenhut masih menjadi bagian dari rangkaian penerimaan lain yang terus didalami penyidik. Namun demikian, fokus penyidikan saat ini masih berpusat pada dugaan suap pengisian jabatan Sekda Kuansing dan gratifikasi yang diduga diterima Suhardiman.

Peluang Hadirkan Saksi di Persidangan

KPK membuka peluang untuk menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk pejabat Kemenhut, dalam persidangan guna mengungkap fakta-fakta seputar dugaan aliran dana tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pembuktian sekaligus memastikan transparansi proses hukum atas perkara yang telah menyeret sejumlah pejabat daerah dan pusat.

Hingga kini, dugaan aliran uang kepada pihak-pihak di Kemenhut, termasuk yang dikaitkan dengan Raja Juli Antoni, masih berstatus dugaan yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum yang berjalan. KPK menyatakan akan terus transparan dalam mengembangkan perkara ini demi menjaga akuntabilitas tata kelola kehutanan nasional.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights