Yusril: Prabowo Harus Setor Dua Nama Calon Wakil Presiden ke MPR Jika Gibran Resmi Mundur

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme konstitusional yang harus dijalani apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Yusril, Presiden Prabowo Subianto wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih sebagai pengganti.

Pernyataan ini disampaikan menyusul pengakuan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), yang menyebutkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo.

Proses Formal Melalui MPR

Yusril menegaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden tidak serta-merta berlaku efektif begitu disampaikan secara lisan kepada presiden. Wakil presiden yang ingin mundur harus menyampaikan pernyataan tertulis resmi yang ditujukan kepada MPR. Setelah surat tersebut diterima, MPR kemudian akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden akibat permintaan berhenti tersebut.

Mekanisme Pemilihan Pengganti

Dalam proses tersebut, Presiden kemudian mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sesuai dengan amanat konstitusi. MPR selanjutnya akan memilih salah satu dari dua nama tersebut melalui mekanisme sidang MPR. Proses ini dirancang untuk memastikan kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung lama dan tetap sesuai koridor hukum yang berlaku.

Yusril menambahkan bahwa proses ini berbeda dengan mekanisme pemakzulan yang saat ini juga sedang didorong sejumlah pihak di DPR terhadap Gibran, terkait isu lain yang tidak berkaitan langsung dengan niat pengunduran diri tersebut.

Dinamika Politik yang Bersamaan

Perkembangan ini terjadi di tengah dua isu besar yang menyita perhatian publik dalam sepekan terakhir, yakni dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang telah berujung pada penetapan sejumlah tersangka oleh Bareskrim Polri, serta wacana pengunduran diri Wapres Gibran. Sejumlah anggota DPR menilai kombinasi dua isu ini berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas politik nasional.

Pemerintah menegaskan akan menjalankan seluruh proses sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku, agar transisi kepemimpinan, jika benar-benar terjadi, berjalan tertib dan tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun politik yang berkepanjangan. Publik kini menanti langkah formal selanjutnya, baik dari Istana maupun MPR, terkait kelanjutan proses ini.