Jakarta, EKOIN.CO – Penanganan infrastruktur untuk program Sekolah Rakyat tahap I resmi dimulai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dody menjelaskan bahwa penanganan tahap I mencakup renovasi ringan hingga sedang (non-struktural) untuk 100 sekolah yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 sekolah sudah memulai proses renovasi sejak minggu lalu.
“Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non struktur) sejak minggu lalu. Insya Allah 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti,” ujar Menteri Dody.
Transisi ke pelaksanaan di lapangan, 65 sekolah yang telah dimulai penanganannya tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yakni 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, 3 di Kalimantan, 8 di Sulawesi, 3 di Bali/Nusa Tenggara, 2 di Maluku Utara, dan 2 di Papua. Sementara itu, untuk 35 sekolah lainnya, Kementerian PUPR masih melakukan survei lapangan sebagai tahapan awal sebelum pengerjaan dimulai.
“Untuk 35 sekolah itu targetnya selesai September 2025, tapi akan kami usahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus,” lanjut Menteri Dody.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penanganan tahap I mencakup renovasi struktur bangunan sekolah eksisting dan penyediaan meubelair. Adapun penanganan tahap II, yang ditargetkan rampung tahun 2026, akan difokuskan pada pembangunan unit bangunan sekolah baru.
“Kita sudah memverifikasi 219 lokasi usulan tahap II, dimana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertipikat lahan belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan. Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kemendagri atau Kemensos untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Kementerian PU dalam menangani infrastruktur Sekolah Rakyat. Ia menilai langkah ini sangat penting agar pembangunan tahap II dapat segera dimulai.
“Kami harap Kementerian PU dapat memaksimalkan penyelesaian tahap I agar dapat tepat waktu atau bahkan lebih cepat lagi, supaya pembangunan tahap II bisa dimulai dan diselesaikan lebih cepat juga agar bisa digunakan untuk tahun ajaran 2026 nanti,” kata Saifullah Yusuf.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica dan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Essy Asiah, yang mendampingi Menteri Dody dalam pemaparan teknis dan strategis pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat.
