EKOIN.CO – Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa (Pusdal LH Jawa) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada Selasa, 27 Mei 2025.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Kawaluyaan Indah Raya No. 6, Kota Bandung.
Acara ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh perwakilan dari 12 kabupaten/kota di Jawa Barat, baik secara langsung maupun daring.
Hadir secara langsung Kepala Pusdal LH Jawa, Puji Iswari, dan Kepala DLH Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, bersama sejumlah pejabat lingkungan.
Sementara itu, DLH Kota Cimahi dan DLH Provinsi Jawa Barat hadir secara fisik, sedangkan 11 daerah lainnya berpartisipasi melalui sambungan virtual.
Penekanan Pentingnya Sinergi Daerah
Dalam sambutannya, Kepala DLH Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk pengelolaan lingkungan.
Ia menyebutkan bahwa keberhasilan program lingkungan hidup tak dapat dipisahkan dari perencanaan yang strategis dan terpadu antarwilayah.
“Perlindungan lingkungan harus dibarengi sinergi yang konsisten antar pemerintah daerah,” ujar Ai.
Ia menegaskan, Jawa Barat menghadapi tantangan serius yang hanya bisa ditangani dengan kerja sama kolektif dan penguatan kelembagaan.
Selain itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk aktif menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Prioritas Isu Lingkungan Jawa Barat
Kepala Pusdal LH Jawa, Puji Iswari, menyampaikan bahwa FGD ini adalah langkah awal penyelarasan arah kebijakan antara pusat dan daerah.
Ia menyebut sejumlah isu utama, seperti pengelolaan sampah dan pengurangan emisi gas rumah kaca, menjadi perhatian utama tahun 2025.
“FGD ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup antara pemerintah pusat dan daerah,” terang Puji.
Puji juga menekankan pentingnya pendekatan kerja yang partisipatif dan terdesentralisasi untuk menjangkau seluruh wilayah.
Ia menambahkan bahwa pendekatan ini harus tetap mengacu pada kebijakan nasional dan indikator pembangunan berkelanjutan.
Penguatan Program Strategis
Sekretaris DLH Provinsi Jawa Barat, Helmi Gunawan, turut memaparkan program strategis yang dihadapi pemerintah provinsi.
Dalam sesi presentasinya, ia mengangkat tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM ahli, dan penegakan hukum yang belum optimal.
“Permasalahan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama dan hanya bisa diselesaikan melalui sinergi,” kata Helmi.
Ia juga mendorong kabupaten/kota untuk tidak hanya fokus pada proyek infrastruktur, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan konservasi.
Helmi menyatakan bahwa Jawa Barat memerlukan sistem pemantauan lingkungan yang lebih komprehensif dan berbasis data.
Sorotan Wilayah Prioritas
Kepala Bidang Wilayah I Pusdal LH Jawa, Karseno, menjelaskan bahwa fokus utama wilayahnya adalah pengelolaan sampah dan penyusunan RPPLH.
Ia menyampaikan bahwa kawasan padat penduduk, seperti Bekasi dan Depok, menjadi perhatian khusus dalam pengendalian sampah.
“Fokus utama wilayah I adalah pengelolaan sampah dan penyusunan RPPLH tingkat provinsi,” ujar Karseno dalam presentasinya.
Ia menambahkan bahwa Pusdal LH Jawa mendukung penyusunan dokumen lingkungan daerah sebagai pijakan legal dan administratif.
Menurutnya, kolaborasi lintas wilayah penting untuk memastikan distribusi program dan anggaran berjalan merata dan tepat sasaran.
Harapan Kolaboratif dan Hasil Diskusi
Seluruh peserta yang hadir, baik secara fisik maupun daring, diajak menyatukan langkah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Diskusi berlangsung dinamis, dengan peserta memberikan masukan seputar kendala teknis di lapangan serta usulan kebijakan baru.
Beberapa perwakilan daerah meminta adanya pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan di daerah masing-masing.
Selain itu, muncul permintaan agar pusat memberi fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan sesuai karakteristik lokal.
Kegiatan ini ditutup dengan rangkuman hasil diskusi dan penyerahan dokumen hasil FGD kepada masing-masing perwakilan daerah.
Kesimpulan
Kegiatan FGD ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan perlindungan lingkungan antara pusat dan daerah. Diskusi lintas kabupaten/kota memunculkan banyak perspektif yang memperkaya strategi pengelolaan lingkungan di masa mendatang.
Isu-isu prioritas seperti sampah, limbah B3, dan perubahan iklim menjadi titik tekan yang membutuhkan sinergi teknis dan kebijakan. Peran aktif daerah dalam menyusun RPPLHD dan KLHS menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan lingkungan berkelanjutan.
Kehadiran peserta dari berbagai kabupaten/kota memperlihatkan semangat kolaborasi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan lingkungan Jawa Barat. Inisiatif ini perlu diikuti dengan langkah konkret di tingkat lokal dan pengawasan dari pusat.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memperkuat kelembagaan, memperbaiki sistem data, serta mengembangkan inovasi dalam penanganan isu lingkungan. Langkah ini akan memperkuat daya tahan lingkungan sekaligus mendorong pembangunan berwawasan ekologis.
Saran
Pusdal LH Jawa dan DLH Provinsi Jawa Barat disarankan memperluas jangkauan pelatihan dan pendampingan teknis hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Penguatan kapasitas lokal menjadi kunci sukses implementasi kebijakan lingkungan.
Pemerintah perlu mendorong pembentukan forum koordinasi daerah yang melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas program. Keterlibatan masyarakat akan memperluas jangkauan perlindungan lingkungan.
Sistem pelaporan dan pemantauan lingkungan perlu diperkuat dengan platform digital yang bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan secara real time. Teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat pendukung kebijakan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan memberi ruang kepada daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan nasional dengan kondisi lokal, melalui skema desentralisasi adaptif.
Diperlukan kebijakan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program lingkungan berkelanjutan agar menjadi contoh praktik baik di tingkat nasional.
