Jakarta, EKOIN.CO – Berbagai pejabat negara diterpa isu tidak sedap bersamaan pula munculnya wacana reshuffle kabinet. Para pejabat yang diterpa isu tidak sedap mulai dari pimpinan DPR hingga menteri yang disebut menerima komisi dari situs judi online (judol).
Untuk Menteri Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam dakwaan perkara UU ITE, penjagaan website judi online yang melibatkan Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 14 Mei lalu.
Dalam dakwaan itu, para pelaku sepakat membagi hasil dari pengelola situs judi online dengan komposisi 50% untuk Budi Arie, 30% untuk Zulkarnaen, dan 20% untuk Adhi Kismanto.
Kendati disebut dalam dakwaan, Budi Arie memastikan tidak pernah menerima apapun dari para terdakwa tersebut terkait komisi penjagaan situs judi online. Budi malah menilai kasus mafia judi online ini terus berulang menyeret namanya ibarat lagu lama kaset rusak.
Seperti Budi, Zulkarnaen Apriliantony pun membenarkan hal tersebut. Bahwa Budi Arie sama sekali tidak menerima apapun dari perjudian.
Terkait judi online ini, Majalah Tempo dalam Pengusaha dan Politikus Pengendali Judi Online di Kamboja pada 7 April 2025, melaporkan, nama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad disebut ada kaitannya dengan bisnis judi online di Kamboja. Dalam laporan tahunan 2022, PT MNC Digital Entertainment Tbk menuliskan riwayat kerja komisaris utama mereka saat itu, Sufmi Dasco, pernah memiliki pengalaman bisnis di Golden Oasis Entertainment Co Ltd dan Golden Oasis Real Estate di Kamboja. Informasi ihwal Dasco terafiliasi dengan bisnis judi ini dibenarkan oleh seorang pejabat di Kabinet Merah Putih.
Golden Oasis Entertainment Ltd merupakan pengelola Trimulia Casino yang beroperasi di wilayah Sihanoukville, Kamboja. Jenis usaha perusahaan tersebut meliputi perjudian, penyediaan sumber daya manusia, agen travel, konstruksi, bar, layanan pijat, restoran, dan hotel. Kasino Trimulia berada di lantai dasar gedung hotel. “Kasino dan hotel ini milik orang Indonesia,” ucap salah satu staf gedung kepada Tempo saat bertandang ke kasino tersebut.
Tempo kembali berupaya meminta tanggapan kepada politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui aplikasi pesan singkat pada Rabu, 9 April 2025. Namun, hingga berita ini ditulis, Dasco tak kunjung memberikan respons.
Namun, Sekjen Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani menyatakan, pihaknya tidak yakin jika Sufmi Dasco Ahmad berkaitan dengan bisnis judi online di Kamboja. Sedangkan, anggota Fraksi Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menilai, laporan Majalah Tempo pada 7 April 2025 itu, membuat narasi fitnah bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terkait dengan praktik judi kasino dan judi online di Kamboja.
“Narasi fitnah dibangun dengan sangat keji, meski tanpa data dan fakta apapun,” kata Habiburokhman seperti dikutip situs resmi Fraksi Gerindra DPR-MPR RI pada 10 April 2025.
Terakhir terkait Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Nama Airlangga terseret kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan banyak pihak dan merugikan negara.
Kejaksaan Agung pun pernah memeriksa Airlangga selama 12 jam pada 24 Juli 2023. Dan publik masih ingat, 2 bulan sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 2024, surat perintah penyidikan terhadap Airlangga sempat beredar, meski akhirnya dibantah Kejaksaan Agung.
*Pengamatan IAW*
Hal-hal demikianlah yang menjadi perhatian Indonesian Audit Watch (IAW), lembaga pemerhati soal-soal transparansi, integritas dan akuntabilitas. Menurut Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus, ini menjadi momentum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoreksi mereka yang dinilai menjadi beban politik. Karena, integritas dan moral menjadi ukuran utama menjadi pejabat publik.
“Presiden Prabowo harus gunakan hak prerogatifnya. Jangan biarkan kabinet diisi orang-orang yang menyimpan persoalan hukum dan etika,” tegas Iskandar ketika dihubungi di Jakarta, yang dikutip pada Jumat (30/5).
