JAKARTA, EKOIN.CO- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme pemerintah dalam mencapai swasembada beras tanpa impor pada tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Mentan dalam keterangan pers usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin, 2 Juni 2025.
Amran menjelaskan bahwa target awal swasembada semula direncanakan dicapai dalam empat tahun. Namun kini, pemerintah berupaya mewujudkannya lebih cepat.
“Target dari Bapak Presiden, awal rencana kita swasembada empat tahun, kemudian tiga tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” kata Amran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang fokus memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global yang mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan pokok.
Stok Beras Tertinggi dalam Sejarah
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menyampaikan bahwa stok beras nasional saat ini telah mencapai lebih dari 4 juta ton.
“Ini tertinggi selama 57 tahun dan pernah kita capai 3 juta ton, yaitu tahun 1984,” jelasnya.
Peningkatan stok ini menurutnya menunjukkan keberhasilan strategi pertanian pemerintah yang dilakukan sejak awal tahun.
Ia menyebut bahwa keberhasilan tersebut juga didorong oleh sinergi antara petani, Bulog, dan pemerintah daerah.
Dengan cadangan sebesar itu, pemerintah merasa yakin dapat menjaga ketersediaan pangan hingga akhir tahun.
NTP Naik, Petani Didorong Produktif
Selain stok, Amran memaparkan perkembangan nilai tukar petani (NTP) yang menunjukkan peningkatan signifikan.
Menurutnya, dukungan dari Kementerian Keuangan ditargetkan mampu mendorong NTP ke angka 110.
Namun pada bulan Mei, NTP justru mengalami lonjakan hingga mencapai angka 121.
“Jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu pada bulan yang sama, 116,” katanya.
Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kesejahteraan petani, sekaligus daya beli yang turut menguat.
Bantuan Beras untuk Wilayah Tertentu
Sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi harga dan penguatan daya beli, pemerintah menyalurkan bantuan sosial berupa beras.
Bantuan diberikan sebanyak 180 ribu ton per bulan selama dua bulan, dengan total 360 ribu ton.
Amran menyebut bahwa distribusi beras difokuskan ke wilayah nonpenghasil seperti Papua dan Maluku.
“Seperti Papua, Maluku, dan seterusnya. Kita distribusi ke sana bisa sekaligus dua bulan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kota-kota besar juga akan menerima bantuan mengingat sebagian besar wilayah perkotaan tidak menghasilkan beras sendiri.
Melindungi Daerah Penghasil Beras
Untuk wilayah penghasil, terutama Pulau Jawa, Amran menekankan pentingnya perlindungan harga petani.
Ia menyatakan bahwa pemerintah akan menjaga keseimbangan antara harga jual petani dan harga beli masyarakat.
“Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen tetap baik,” ungkapnya.
Kebijakan ini menurutnya sangat penting demi menjaga kesinambungan produksi dalam negeri.
Dengan pendekatan itu, diharapkan petani tetap termotivasi meningkatkan produktivitas.
Serapan Gabah Capai Setengah Juta Ton
Amran memastikan bahwa penyerapan gabah dari petani akan berlangsung secara optimal.
Ia memperkirakan bahwa serapan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton sepanjang bulan ini.
“Karena yang kita akan keluarkan hanya 360 ribu ton dan kemungkinan bulan ini, serapannya bisa 400-500 ribu ton,” jelasnya.
Langkah ini ditujukan untuk menyerap hasil panen petani secara langsung agar tidak jatuh ke harga rendah.
Dengan kebijakan ini, keseimbangan antara stok nasional dan penghasilan petani diharapkan tetap terjaga.
Fokus Pemerintah Tak Hanya Produksi
Pemerintah juga mendorong efisiensi distribusi agar pasokan merata di seluruh wilayah.
Amran menegaskan bahwa penyimpanan dan logistik menjadi prioritas dalam pengelolaan pangan.
Ia menyoroti pentingnya teknologi dan peran Bulog dalam menjaga kualitas beras selama penyimpanan.
Perhatian besar juga diberikan pada akses pangan di daerah terpencil dan terluar.
Hal ini menjadi bagian dari pendekatan berkeadilan yang tengah dikembangkan pemerintah.
Menjawab Tantangan Global Pangan
Peningkatan cadangan beras dianggap penting di tengah ketidakpastian global akibat perubahan iklim.
Amran menyebut bahwa tren iklim ekstrem di sejumlah negara produsen membuat banyak negara memperketat ekspor.
Dengan cadangan nasional yang besar, Indonesia lebih siap menghadapi potensi gejolak harga dunia.
Menurutnya, ketahanan pangan dalam negeri menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda.
Kebijakan ini juga mencerminkan arah baru pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian pangan.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
