Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia akan menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun pada Juni hingga Juli 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional tetap mendekati 5 persen pada kuartal II/2025 di tengah tantangan global.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp23,59 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya Rp0,85 triliun berasal dari sumber non-APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (2/6).
“Kita harapkan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya kepada media.
Paket stimulus ini mencakup lima kebijakan utama. Di antaranya adalah pemberian diskon transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah pekerja, serta pengurangan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja sektor padat karya.
Fokus utama pemerintah adalah menjaga konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat selama masa libur sekolah, yang juga diharapkan berdampak positif pada aktivitas ekonomi domestik.
Diskon Transportasi dan Tol untuk Dorong Pergerakan Domestik
Diskon transportasi yang diberikan mencakup tiga moda utama: kereta api dengan potongan harga 30 persen, angkutan laut sebesar 50 persen, serta potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 6 persen untuk tiket pesawat. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp940 miliar.
“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri,” ujar Menkeu.
Diskon tarif tol juga akan diberikan sebesar 20 persen kepada pengendara selama masa libur sekolah, dengan target mencapai 110 juta pengguna jalan tol. Pendanaan program ini berasal dari operasi non-APBN sebesar Rp650 miliar.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk pelaksanaan diskon ini. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung mobilitas warga dan mendorong belanja konsumen di berbagai wilayah.
Langkah tersebut dinilai strategis karena menciptakan dampak langsung pada sektor transportasi dan pariwisata domestik selama musim liburan.
Bantuan Sosial Diperkuat untuk Kelompok Rentan
Selain stimulus sektor transportasi, pemerintah menyalurkan tambahan bantuan sosial berupa kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan dan beras 10 kg kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan satu kali pada Juni 2025.
“Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Bantuan ini diharapkan dapat menjaga konsumsi masyarakat miskin dan rentan selama dua bulan ke depan, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan distribusi kesejahteraan.
Selain itu, program ini juga bertujuan menekan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Kementerian Sosial akan menjadi lembaga utama dalam menyalurkan bantuan secara tepat waktu dan sasaran melalui data terpadu kesejahteraan sosial.
Subsidi Upah dan Perlindungan bagi Pekerja
Stimulus berikutnya mencakup subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan yang akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum. Bantuan ini disalurkan satu kali pada Juni 2025.
Tak hanya itu, fasilitas yang sama juga diberikan kepada 288.000 guru honorer di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta 277.000 guru honorer di bawah Kementerian Agama.
Total anggaran yang dikucurkan untuk program subsidi upah ini mencapai Rp10,72 triliun dari APBN. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli dan mendukung produktivitas para pekerja sektor informal dan pendidikan.
Sementara itu, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen juga diperpanjang selama enam bulan bagi 2,7 juta pekerja di industri padat karya. Dana program ini bersumber dari anggaran non-APBN sebesar Rp200 miliar.
“Tujuannya adalah untuk para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor,” terang Sri Mulyani.
Pemerataan Kesejahteraan Jadi Fokus Utama Pemerintah
Menurut Menkeu, seluruh kebijakan stimulus ini tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan angka ekonomi semata, tetapi juga menyasar pemerataan kesejahteraan masyarakat dan penurunan pengangguran terbuka.
“Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” tambah Sri Mulyani.
Pemerintah menilai bahwa dukungan fiskal yang bersifat langsung kepada masyarakat merupakan langkah efektif dalam menghadapi ketidakpastian global dan menjaga stabilitas sosial.
Upaya menjaga konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi juga diprioritaskan dalam rangka menjaga momentum pemulihan nasional.
Dengan distribusi yang cepat dan tepat sasaran, paket stimulus ini diharapkan memberikan dampak maksimal dalam waktu singkat.(*)
Paket stimulus yang diluncurkan pemerintah pada pertengahan tahun ini menunjukkan komitmen untuk menghadapi perlambatan ekonomi global dengan cara memperkuat fondasi domestik. Pendekatan menyeluruh yang mencakup transportasi, sosial, hingga dunia kerja mencerminkan perhatian terhadap seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan sektor strategis.
Namun, agar stimulus ini mencapai hasil maksimal, koordinasi lintas kementerian serta pemantauan ketat terhadap penyaluran sangat diperlukan. Transparansi dan efisiensi distribusi menjadi faktor penting agar dana yang besar ini benar-benar tepat sasaran, serta menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.
Ke depan, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan stimulus ini secara menyeluruh guna menyiapkan desain kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika global. Sinergi antara kebijakan fiskal, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci menjaga stabilitas pertumbuhan Indonesia dalam jangka menengah.(*)
