Jakarta, Ekoin.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menegaskan hal ini sebagai langkah koordinasi antarlembaga demi suksesnya program tersebut.
“Khususnya Kementerian Dalam Negeri, sangat diperlukan penyediaan lahan untuk 1.542 bangunan dapur BGN,” ujar Tigor saat ditemui di kawasan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2025). Ia menjelaskan, lokasi yang dipilih harus memenuhi kriteria, seperti tidak berdekatan dengan Sentra Pangan dan Gizi (SPPG) mandiri milik masyarakat.
Lebih lanjut, Tigor mencontohkan situasi di daerah pegunungan dengan 500 siswa namun tidak ada mitra mandiri yang bersedia membangun. “BGN akan meminta Pemda atau desa menyediakan lahan terdekat. Jika ada, dipinjamkan ke BGN untuk pembangunan,” jelasnya. Proses ini diharapkan mempercepat pendistribusian makanan bergizi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir telah memerintahkan seluruh Pemda mempercepat pengajuan opsi lahan. Instruksi ini menindaklanjuti permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BGN Dadan Hindayana. “Data lokasi sangat diperlukan BGN untuk verifikasi kelayakan,” tegas Tomsi dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).
Ia menambahkan, batasan maksimal 10 opsi lokasi dimaksudkan sebagai cadangan jika satu tempat tidak memenuhi syarat. Langkah ini juga mempermudah penyesuaian anggaran. “Prioritas utama adalah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar),” imbuhnya. Targetnya, 1.542 dapur harus selesai dibangun pada Agustus 2025.
Pemilihan lokasi strategis dekat sekolah menjadi fokus agar distribusi MBG lebih efisien. “Dicarikan titik yang paling strategis,” tandas Tomsi. Dengan demikian, program ini diharapkan segera menjangkau masyarakat, khususnya anak sekolah di daerah prasejahtera.
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
