Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah melalui sinergi tiga kementerian yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengintensifkan langkah mitigasi krisis pangan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi berlangsung dari Juni hingga Oktober 2025. Fokus utamanya adalah penguatan sistem irigasi dan program pompanisasi di seluruh sentra produksi pertanian nasional.
Langkah ini disampaikan dalam rapat koordinasi pembahasan program pompanisasi dan irigasi pertanian yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (3/6/2025). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa curah hujan akan sangat minim selama lima bulan ke depan. Ia menyebut kondisi ini bisa berisiko terhadap keberlangsungan produksi pangan nasional.
“Kita menghadapi musim kemarau yang menjadi titik kritis bagi pertanian. Juni sampai Oktober, hujan minim. Tapi justru di masa inilah produksi harus kita jaga. Pengalaman tahun lalu membuktikan, meski di tengah El Nino, produksi justru meningkat karena pompanisasi. Untuk itu tahun ini pompanisasi dan irigasi harus kita jalankan maksimal,” ujar Amran dalam rapat tersebut.
Menurutnya, pengalaman tahun lalu saat fenomena El Nino melanda membuktikan bahwa pompanisasi dapat menekan dampak kekeringan terhadap hasil panen. Pada periode itu, produksi pangan bahkan meningkat 2 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Amran menjelaskan, salah satu masalah utama selama ini adalah ketidaksinkronan dalam pembangunan infrastruktur irigasi antara pusat dan daerah. Ia mencontohkan banyak proyek irigasi primer yang dibangun pemerintah pusat tidak terhubung dengan jaringan sekunder dan tersier yang seharusnya menjadi tanggung jawab provinsi dan kabupaten.
Fokus Anggaran dan Pemanfaatan Lahan
Presiden RI telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp12 triliun untuk mendukung penguatan sistem irigasi. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pengembangan irigasi di lahan seluas 2 juta hektare, termasuk 851 ribu hektare lahan intensifikasi (optimalisasi lahan/OPLAH), 1 juta hektare sawah tadah hujan, dan 500 ribu hektare lahan baru.
Mentan Amran menekankan bahwa data pompanisasi harus diperbarui agar tidak terjadi tumpang tindih dan semua titik sasaran dapat dialiri air secara optimal. Ia meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dalam pendataan dan pelaksanaan proyek.
“Pompanisasi bukan sekadar solusi darurat, tapi strategi jangka menengah untuk stabilkan produksi pangan. Tahun lalu, saat puncak El Nino, produksi justru naik 2 juta ton. Artinya, kita bisa mengurangi dampak iklim jika kerja sama dan sistem irigasi berjalan dengan baik dan pompanisasi,” lanjut Amran.
Sejauh ini, pompanisasi telah tersebar di lebih dari 80 ribu titik di seluruh Indonesia. Kementan berharap keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dapat mempercepat penyelesaian persoalan klasik pertanian: air.
Dalam rapat yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Aturan ini memperluas kewenangan pemerintah pusat untuk membangun jaringan irigasi sekunder dan tersier yang sebelumnya menjadi tanggung jawab daerah.
Kolaborasi Antar Lembaga Pemerintah
“Terima kasih banyak Pak Mentan sudah memikirkan kami. Berkat inpres ini, tanggung jawab kami yang sebelumnya dibatasi sudah bisa teratasi,” kata Dody.
Dody menambahkan, KemenPU kini tengah bekerja sama dengan Kementan dalam memetakan dan memperbaiki jaringan irigasi yang sudah ada. Ia juga meminta para Sekda dan Kepala Dinas Pertanian untuk aktif terlibat karena mereka yang mengetahui kondisi aktual di lapangan.
“Harapan kami Sekda, Kepala Dinas Pertanian itu juga ikut bekerja maksimal di sini. Karena tanpa mereka, kami juga tidak bisa melakukan apa – apa. Karena yang tahu kondisi irigasi di kota maupun di kabupaten itu mereka,” ujar Dody.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menyukseskan program pompanisasi dan perbaikan irigasi sebagai bentuk nyata menjaga ketahanan pangan nasional.
Ia menegaskan bahwa inisiatif ini dapat dilaksanakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah, termasuk penggunaan dana APBD untuk perbaikan saluran irigasi.
Instruksi Langsung kepada Kepala Daerah
“Program ini membuka ruang bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kepedulian serta anggaran untuk memperbaiki jaringan irigasi yang sangat penting bagi masyarakat petani di wilayah masing-masing, sehingga memasuki musim kemarau, petani tidak kekurangan ketersediaan air,” ujar Tito.
Ia meminta seluruh kepala Dinas Pertanian dan PU di setiap wilayah untuk segera turun lapangan mengecek kondisi irigasi dan lahan pertanian yang terdampak.
“Setelah rapat ini, saya minta kepala daerah segera melakukan rapat internal khusus untuk membahas kesiapan dan kondisi air di wilayahnya,” tandas Tito.
Tito menambahkan, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi berkala terhadap kesiapan daerah menghadapi musim kemarau. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan dalam distribusi air ke lahan pertanian.
Kementan, KemenPU, dan Kemendagri berharap dengan kerjasama lintas sektor ini, Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan nasional meskipun dihadapkan pada tantangan iklim yang tidak menentu.
Untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan nasional selama musim kemarau 2025, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama. Pendataan yang akurat dan koordinasi yang solid di semua lini birokrasi akan sangat menentukan keberhasilan program pompanisasi dan perbaikan irigasi ini.
Langkah cepat dan tanggap dari kepala daerah untuk mengevaluasi infrastruktur irigasi yang ada serta memastikan pelaksanaan program di lapangan bisa menjadi benteng terakhir menghadapi ancaman gagal panen. Keterlibatan aktif dari petani, dinas teknis, dan masyarakat juga akan menjadi penguat utama dalam eksekusi program tersebut.
Pemerintah perlu menjamin bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar tersalurkan ke titik-titik krusial, serta memastikan bahwa proyek tidak hanya berjalan di atas kertas. Ke depan, evaluasi berkala dan transparansi anggaran menjadi elemen penting demi menjaga produksi pangan yang stabil dan berkelanjutan.(*)
