Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merancang program inovatif berupa BPJS Kesehatan untuk hewan peliharaan. Program ini bertujuan membantu pemilik hewan, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dalam merawat kesehatan hewan peliharaan mereka. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta sedang menyusun skema untuk mensinkronisasi data penerima BPJS Kesehatan hewan dengan kartu-kartu lain yang dipegang pemilik hewan.
Program ini diharapkan dapat membantu pemilik hewan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dalam merawat peliharaannya. Untuk mewujudkan wacana ini, Dinas KPKP DKI Jakarta akan melakukan studi kelayakan yang kemudian dilanjutkan uji coba pada tahun 2026. Program ini bertujuan untuk menciptakan Jakarta yang ramah bukan hanya untuk manusia, tetapi juga hewan peliharaan.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, mendukung penuh program tersebut sebagai bantuan pembiayaan bagi pemilik hewan yang kurang mampu. “Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Kenneth menambahkan mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik. Lewat program BPJS Hewan ini harapannya mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya. “Layanan BPJS Hewan nantinya akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan melalui microchip, sehingga data hewan peliharaan bisa tercatat secara sistematis,” katanya.
Dia juga menyebutkan kepemilikan hewan nantinya bisa diupgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat. Namun, program ini direncanakan hanya berlaku untuk masyarakat yang ber-KTP Jakarta dan tidak memiliki tunggakan pajak atau kewajiban administrasi lainnya saat dilakukan verifikasi. “Rencananya, Program ini akan mulai dilakukan studi kelayakan pada 2025, dengan target realisasi pada 2026,” jelasnya.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyampaikan bahwa program inovatif untuk hewan peliharaan berupa pemasangan microchip, dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan akan dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2025, sebelum uji coba pada 2026. “Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan,” kata Hasudungan.
Program ini juga dirancang untuk disinkronkan dengan layanan BPJS khusus hewan. Namun, Hasudungan menegaskan bahwa layanan BPJS ini hanya akan diberikan kepada hewan yang telah dipasangi microchip. “Konsep kami adalah BPJS hewan. Jadi, hewan yang ingin menerima layanan harus memiliki microchip terlebih dahulu agar terdata dengan baik,” jelasnya.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian insentif bagi pemilik hewan dari kalangan masyarakat Jakarta yang kurang mampu, dengan mekanisme subsidi atau diskon biaya layanan. “Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah,” ucapnya.
Hasudungan menjelaskan bahwa hewan-hewan yang berada di pusat perawatan dan adopsi milik Pemprov seperti di Puskeswan nantinya juga akan dipasangi microchip secara gratis sebagai bagian dari pelayanan publik. “Tidak ada biaya untuk pemasangan microchip. Ini bentuk pelayanan kami supaya kepemilikan hewan lebih jelas dan bisa dibedakan dengan hewan jalanan,” tuturnya.
Dengan program ini, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota yang tidak hanya ramah bagi manusia, tetapi juga bagi hewan peliharaan.
Program BPJS Hewan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan dan kesehatan hewan peliharaan. Dengan adanya sistem identifikasi melalui microchip, data hewan peliharaan akan tercatat secara sistematis, memudahkan pemantauan dan perawatan.
Selain itu, program ini juga dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem kesehatan hewan yang lebih terstruktur dan terintegrasi di Jakarta. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup hewan peliharaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana untuk melakukan sosialisasi program ini kepada masyarakat luas, agar pemilik hewan peliharaan memahami manfaat dan prosedur yang harus diikuti. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, program ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Dalam jangka panjang, program BPJS Hewan ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan sistem kesehatan hewan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan hewan peliharaan di Indonesia dapat meningkat secara signifikan.
Program ini juga dapat membuka peluang kerja baru di bidang kesehatan hewan, seperti tenaga medis hewan, teknisi microchip, dan petugas administrasi. Dengan demikian, program ini tidak hanya bermanfaat bagi hewan peliharaan, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan studi kelayakan pada tahun 2025 untuk memastikan bahwa program ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Setelah itu, uji coba akan dilakukan pada tahun 2026 sebelum program ini diterapkan secara luas di seluruh Jakarta.
Dengan adanya program BPJS Hewan ini, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih ramah bagi hewan peliharaan dan memberikan contoh bagi kota-kota lain dalam mengembangkan sistem kesehatan hewan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
