PENAJAM, EKOIN.CO — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mendorong pengembangan perpustakaan desa melalui pemanfaatan dana desa. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Penajam Paser Utara, Muhammad Yusuf Basra, menyatakan bahwa hampir semua desa dan kelurahan di wilayah tersebut telah memiliki perpustakaan.
“Dari 30 desa dan 24 kelurahan hampir semua memiliki perpustakaan,” kata Muhammad Yusuf Basra saat diwawancarai pada Minggu di Penajam.
Ia menambahkan bahwa Dispusip secara aktif melakukan pendampingan terhadap pengelolaan serta pengembangan perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan.
Pendampingan ini dilakukan agar perpustakaan yang ada dapat memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).
Dorongan Kebijakan untuk Literasi
Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa Perpusnas telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sejak tahun lalu.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian resmi yang menjadi dasar hukum penggunaan dana desa untuk mendukung pengembangan literasi.
“Perjanjian itu jadi acuan pemerintah desa menggunakan dana desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja desa -APBDes- untuk program pengembangan perpustakaan desa,” ujarnya.
Program ini memberi keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan dana bagi penyediaan sarana literasi seperti taman baca, perpustakaan, hingga pojok baca.
Pemerintah berharap agar fasilitas-fasilitas tersebut mampu menjangkau lebih banyak masyarakat dan mempermudah akses terhadap bahan bacaan.
Peran Akreditasi dalam Peningkatan Layanan
Menurut Muhammad Yusuf, akreditasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik dari segi manajemen maupun kenyamanan pengunjung.
“Akreditasi berdampak signifikan terhadap kualitas layanan perpustakaan, terutama memiliki standar pelayanan yang jelas,” ungkapnya.
Dengan layanan yang terstandarisasi, masyarakat akan lebih merasa nyaman dan tertarik untuk mengunjungi perpustakaan di lingkungan mereka.
Selain itu, kualitas pengelolaan koleksi buku juga menjadi perhatian utama agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Peningkatan kualitas ini diharapkan menjadi magnet bagi warga untuk lebih aktif membaca dan menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang terbuka.
Peningkatan Kompetensi Pengelola Perpustakaan
Dispusip Penajam Paser Utara juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola perpustakaan.
Sebanyak 41 perpustakaan desa dan kelurahan kini berada dalam binaan Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah.
“Kami ingin pengelola perpustakaan desa/kelurahan menjadi pustakawan miliki sertifikasi,” terang Muhammad Yusuf Basra.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas tersebut, pengelola diberikan kesempatan untuk mengikuti magang.
Magang ini bertujuan agar mereka dapat memahami tata kelola perpustakaan yang profesional dan memenuhi standar nasional.
Akreditasi Sebagai Tolak Ukur Kemajuan
Saat ini, dua perpustakaan di tingkat desa dan kelurahan sudah berhasil mendapatkan akreditasi dari Perpusnas.
Pencapaian tersebut menjadi indikator awal dari keberhasilan program pendampingan yang dijalankan Dispusip.
Muhammad Yusuf menekankan pentingnya sertifikasi bagi pustakawan desa agar mereka memiliki kompetensi yang diakui secara formal.
Dengan pengelolaan yang profesional, perpustakaan desa diharapkan dapat bersaing dalam hal kualitas dengan perpustakaan kota.
Langkah ini diyakini akan mendekatkan masyarakat pedesaan pada dunia literasi yang lebih luas dan berkualitas.
Mendorong Inisiatif Lokal untuk Literasi
Pemerintah desa diimbau untuk menjadikan perpustakaan sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia.
Melalui alokasi dana desa, desa bisa membangun fasilitas literasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan warganya.
Pembangunan perpustakaan desa tidak hanya soal gedung dan buku, tapi juga menyangkut penguatan fungsi sosial dan pendidikan.
Taman baca masyarakat atau pojok baca bisa dijadikan alternatif untuk menjangkau warga yang sulit mengakses perpustakaan utama.
Dengan cara ini, literasi bisa berkembang secara merata hingga ke pelosok-pelosok desa.
Menjaga Keberlanjutan Program
Agar program ini berjalan berkelanjutan, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan.
Dinas Perpustakaan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk memastikan dukungan berkelanjutan.
Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan organisasi masyarakat, sekolah, dan pihak swasta juga dibuka selebar-lebarnya.
Kesinambungan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem literasi yang mandiri di lingkungan desa.
Bila masyarakat merasa memiliki, maka perpustakaan akan lebih hidup dan bermanfaat dalam jangka panjang.
Menjawab Tantangan Akses Informasi
Di era digital, tantangan dalam akses informasi semakin kompleks dan menuntut peran perpustakaan yang lebih adaptif.
Namun, tidak semua wilayah memiliki infrastruktur digital yang merata, sehingga perpustakaan fisik masih sangat relevan.
Perpustakaan desa bisa menjadi solusi jembatan informasi antara dunia digital dan kebutuhan literasi masyarakat pedesaan.
Pengembangan perpustakaan dengan layanan interaktif dan program literasi digital bisa menjadi target jangka panjang.
Perubahan paradigma ini menjadi langkah penting dalam menjawab kebutuhan informasi di daerah.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
