Raja Ampat, Papua Barat Daya, EKOIN.CO – Nama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, tengah menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang menyebut warga mendukung aktivitas tambang nikel di wilayah Raja Ampat menuai kontroversi. Tak hanya itu, perbincangan publik juga mengarah pada isu kekayaan pribadinya yang disebut-sebut meningkat secara signifikan.
Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial sejak awal pekan ini, Gubernur Elisa Kambu terlihat menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Raja Ampat mendukung kehadiran perusahaan tambang nikel karena dinilai membawa manfaat ekonomi. “Masyarakat kita butuh kerja dan butuh pembangunan. Jangan kita halangi investasi yang bisa membawa kemajuan,” ujarnya dalam potongan video tersebut.
Pernyataan tersebut segera mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan, tokoh adat, dan warga setempat yang merasa tidak pernah menyatakan dukungan terhadap eksploitasi tambang di kawasan konservasi tersebut. Mereka menilai pernyataan gubernur tidak mewakili aspirasi masyarakat dan justru mengabaikan dampak ekologis yang serius.
Di tengah polemik tersebut, isu lain turut mencuat: laporan mengenai total harta kekayaan Elisa Kambu yang beredar di media sosial menunjukkan peningkatan signifikan sejak ia menjabat sebagai kepala daerah. Beberapa netizen mempertanyakan transparansi dan integritas pejabat publik, serta mengaitkan lonjakan kekayaan tersebut dengan potensi konflik kepentingan terkait izin tambang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai laporan kekayaan Gubernur Elisa Kambu. Namun, masyarakat sipil mulai mendorong lembaga pengawas untuk melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh.
Di sisi lain, pemerintah provinsi Papua Barat Daya menyatakan bahwa seluruh kebijakan investasi dilakukan sesuai aturan dan bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah. Juru bicara Pemprov menegaskan bahwa pernyataan gubernur telah disalahartikan dan akan segera diklarifikasi secara resmi.
Sementara itu, kelompok masyarakat adat di Raja Ampat menyatakan akan mengajukan gugatan hukum terhadap izin-izin tambang yang dianggap melanggar hak ulayat mereka. Aksi unjuk rasa pun dikabarkan akan digelar dalam waktu dekat sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal.
Isu ini terus berkembang dan menjadi sorotan nasional. Banyak pihak berharap transparansi dan dialog terbuka menjadi solusi utama untuk menyelesaikan ketegangan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri
Kontroversi pernyataan Gubernur Papua Barat Daya, *Elisa Kambu*, mengenai *dukungannya terhadap tambang nikel* di Raja Ampat belum mereda. Justru, gelombang kritik semakin membesar setelah informasi terkait *lonjakan harta kekayaan* sang gubernur viral di media sosial.
Berdasarkan data yang diklaim bersumber dari *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, kekayaan Elisa Kambu dilaporkan naik tajam sejak ia menjabat. Meskipun belum ada verifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK*), isu ini memperkuat dugaan publik tentang adanya *konflik kepentingan* di balik pernyataannya soal investasi tambang.
Masyarakat adat kini tengah menyusun langkah hukum. Petisi online yang menolak tambang di Raja Ampat sudah mengumpulkan lebih dari 50.000 tanda tangan dalam waktu dua hari.
Sementara itu, DPRD Papua Barat Daya didesak memanggil Gubernur untuk memberikan klarifikasi resmi di hadapan publik. Sejumlah LSM juga mendesak *audit independen atas kekayaan pejabat daerah* yang diduga terlibat dalam kebijakan investasi kontroversial.
Jika Anda ingin versi cetak, narasi video berita, atau format infografis dari isu ini, saya bisa bantu buatkan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pesan Anda telah terkirim
