Jakarta, EKOIN.CO – Dalam menghadapi tantangan urbanisasi yang semakin pesat dan dampak perubahan iklim global, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa arah pembangunan infrastruktur nasional ke depan harus berlandaskan enam prinsip utama. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).
Enam prinsip yang dimaksud adalah ketahanan, konektivitas, keberlanjutan, inklusivitas, inovasi, dan tata kelola yang baik. Menurut Menteri Dody, pendekatan ini merupakan bagian dari visi pembangunan jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan transformasi menyeluruh di sektor infrastruktur Indonesia.
“Enam prinsip ini adalah bagian dari visi yang lebih besar yaitu Asta Cita, di mana kita memiliki peran salah satunya mendorong transformasi dalam pembangunan infrastruktur kita,” ujar Dody dalam pidatonya di hadapan delegasi nasional dan internasional.
Menteri Dody menambahkan bahwa infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga tentang bagaimana pendekatan, perencanaan, dan keterlibatan masyarakat dijalankan secara kolaboratif dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif konkret guna mewujudkan visi tersebut.
Beberapa program yang telah berjalan antara lain transformasi 50 kota melalui National Urban Development Project (NUDP) yang didukung Bank Dunia, pembangunan Giant Sea Wall, serta proyek pengolahan sampah Waste to Energy dan penyediaan air bersih melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Strategi dan Kolaborasi Nasional
Selain itu, Menteri Dody juga memaparkan empat strategi utama yang menjadi pilar pembangunan infrastruktur masa depan, yakni Smart Infrastructure, Green Urban Planning, konstruksi tangguh terhadap bencana, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan.
“Ketahanan infrastruktur tidak berasal dari beton saja, melainkan dari bagaimana kita berpikir, merencanakan, dan terlibat,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa membangun infrastruktur berarti juga membangun cara berpikir dan komitmen terhadap keberlanjutan.
Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 membutuhkan pembiayaan sekitar Rp1.900 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah hanya mampu menutupi sekitar 60%.
Guna menutupi kekurangannya, Kementerian PU mengundang sektor swasta dan mitra internasional untuk terlibat dalam 55 proyek KPBU. Sembilan proyek di antaranya senilai Rp90 triliun dibuka untuk investasi dalam forum ICI 2025.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kerja sama. Mari kita bangun infrastruktur yang lebih cerdas, hijau, dan inklusif bersama-sama,” ungkap Dody saat menutup sesi presentasinya.
Harapan untuk Aksi Nyata
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya menyatakan bahwa forum ICI 2025 harus menjadi pemantik aksi nyata. Ia menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil langkah konkret.
“Dekade ini akan menentukan arah Indonesia. Keberhasilan kita bergantung pada apa yang kita bangun, bagaimana kita membangunnya, dan yang terpenting untuk siapa kita membangunnya,” kata AHY di hadapan ratusan peserta forum.
Selain diskusi strategis, forum ini juga menjadi momentum penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kesepakatan ini mengatur sinergi perencanaan dan pengelolaan pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota, khususnya kawasan Teluk Jakarta Tahap A.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Lilik Retno Cahyadiningsih dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, disaksikan langsung oleh Menko AHY dan Menteri Dody. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal pengelolaan kawasan pesisir yang lebih terintegrasi.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian PU, seperti Wakil Menteri Diana Kusumastuti, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, dan jajaran direktur jenderal dari bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, hingga Bina Konstruksi.
Pembangunan infrastruktur yang resilien, hijau, dan inklusif memerlukan komitmen jangka panjang, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan sektor swasta. Sinergi antarsektor sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan dan dampak nyata di masa depan.
Transparansi dan inovasi dalam proses pembangunan menjadi kunci untuk menjaga integritas serta efektivitas proyek infrastruktur. Masyarakat pun perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dan menyuarakan kebutuhan lokal, agar pembangunan benar-benar berpihak pada mereka.
Forum seperti ICI 2025 patut diapresiasi sebagai ruang kolaborasi strategis lintas sektor dan negara. Namun, hasil nyata dari pertemuan seperti ini akan dinilai bukan dari jumlah kesepakatan yang ditandatangani, melainkan dari seberapa jauh proyek-proyek tersebut terealisasi dan memberi dampak bagi rakyat.(*)
