JAKARTA, EKOIN.CO – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (DPN ASPANJI) resmi mengukuhkan kepengurusan untuk periode 2025-2027 dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat, Senin (23/6). Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan dan semangat nasionalisme.
Acara pengukuhan ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, termasuk perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), jajaran pengurus DPN ASPANJI, serta para tamu undangan dari berbagai kalangan. Momen tersebut menjadi tonggak awal bagi pengurus baru ASPANJI dalam melaksanakan amanah organisasi.
Ketua Umum DPN ASPANJI, Effendi Sianipar, dalam sambutannya menyampaikan tekad kuat untuk mendukung program-program pemerintah terutama dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan pentingnya pemberantasan praktik-praktik yang merugikan negara.
Effendi mengkritisi sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, baik melalui LPSE maupun E-purchasing, yang menurutnya saat ini masih dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Hal ini, katanya, telah mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Saya sangat mendukung sebagaimana yang selalu digaungkan Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan terkait komitmennya dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Effendi. Ia menegaskan bahwa budaya mark-up proyek dan manipulasi anggaran harus segera diakhiri.
Effendi mengajak seluruh jajaran ASPANJI di seluruh Indonesia untuk bergotong royong mengawal proyek-proyek pengadaan agar tepat sasaran. Menurutnya, keterlibatan ASPANJI penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai kebutuhan rakyat.
Ia berharap kepengurusan baru ini bisa bersinergi dengan berbagai pihak untuk membangun sistem pengadaan yang adil dan bebas dari intervensi. “Dengan terbentuknya susunan kepengurusan DPN ASPANJI periode 2025-2027 ini, bersama APINDO kita akan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan,” tegasnya.
Di sisi lain, perwakilan KADIN, Benny Sutrisno, turut memberikan ucapan selamat atas terbentuknya kepengurusan DPN ASPANJI yang baru. Ia menyampaikan harapannya agar sinergi antara KADIN dan ASPANJI dapat membawa sektor pengadaan barang dan jasa nasional menuju arah yang lebih sehat.
Benny menilai bahwa peran ASPANJI sangat penting dalam membangun kewirausahaan yang inklusif, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa yang selama ini menjadi tulang punggung belanja pemerintah. Ia berharap ASPANJI mampu menjaga kredibilitas dalam ekosistem usaha.
Menurut Benny, upaya penguatan pengusaha kecil dan menengah perlu terus dilakukan. “Kami percaya bahwa asosiasi (ASPANJI) memegang peranan penting dalam mendorong kewirausahaan yang inklusif dan berkredibilitas,” ucapnya.
Ia juga mengajak ASPANJI untuk turut serta dalam berbagai program pembangunan seperti dapur pemenuhan gizi di daerah, rumah layak huni di kawasan industri, dan klinik kesehatan gotong royong yang menyasar pelaku UMK. Program-program ini menurutnya sejalan dengan semangat pemberdayaan.
“Sekali lagi selamat bekerja untuk kepengurusan DPN ASPANJI periode 2025-2027. Semoga amanah, ke depan akan lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera bagi anggotanya,” tutup Benny dalam sambutannya.
Dalam pengukuhan tersebut, suasana kebersamaan dan semangat sinergi terlihat jelas. Para pengurus baru ASPANJI tampak antusias menerima tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Acara berlangsung dengan tertib dan khidmat.
ASPANJI sebagai organisasi yang menaungi para pelaku usaha di sektor pengadaan, memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung ekosistem usaha yang sehat. Terutama dalam menciptakan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah.
Diharapkan dengan adanya kepengurusan baru ini, ASPANJI dapat menjadi wadah yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan para pelaku usaha kecil hingga menengah di seluruh Indonesia, serta menjembatani komunikasi antara pengusaha dan pemerintah.
ASPANJI juga diharapkan mampu memberikan edukasi dan pelatihan kepada para anggotanya agar lebih memahami sistem pengadaan elektronik dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, pengusaha lokal bisa bersaing secara sehat tanpa tekanan dan diskriminasi.
Kepengurusan baru DPN ASPANJI juga diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem tender yang adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, mendorong adanya audit independen terhadap proyek-proyek yang didanai oleh APBN maupun APBD.
Kehadiran wakil dari KADIN mempertegas posisi strategis ASPANJI dalam rantai kebijakan dan pelaksanaan proyek pemerintah. Sinergi lintas lembaga ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang lebih baik di masa depan.
Salah satu harapan utama dalam pengukuhan ini adalah menjadikan ASPANJI sebagai kekuatan moral dan profesional dalam membangun iklim usaha yang berdaya saing serta bebas dari praktik-praktik kotor. Pengawasan berbasis komunitas diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak, ASPANJI berpotensi besar menjadi penghubung antara visi pemerintah dan kepentingan pelaku usaha. Dukungan dari lembaga seperti KADIN akan memperkuat legitimasi langkah-langkah strategis ASPANJI ke depan.
Sinergi antara ASPANJI dan APINDO, yang juga disebutkan oleh Effendi, akan menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa semua proses pengadaan dilaksanakan dengan asas keadilan dan keterbukaan. Upaya ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional.
Kepengurusan DPN ASPANJI yang baru ini diharapkan mampu merangkul seluruh stakeholder di bidang pengadaan barang dan jasa, baik di pusat maupun di daerah, serta memperkuat jaringannya di seluruh Indonesia.
Langkah-langkah selanjutnya akan sangat menentukan peran ASPANJI dalam lima tahun ke depan. Pengurus diharapkan dapat segera bekerja menyusun program kerja yang realistis dan berdampak langsung bagi anggotanya maupun masyarakat luas.
Komitmen untuk memberantas korupsi dalam proyek-proyek pengadaan menjadi perhatian khusus dalam forum ini. Upaya tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas layanan publik dan efisiensi belanja negara.
Sebagai asosiasi yang bersentuhan langsung dengan proyek strategis nasional, ASPANJI diharapkan bisa menjadi barometer integritas dan profesionalisme dalam sektor pengadaan. Fungsi pengawasan internal organisasi juga perlu diperkuat.
Para pelaku usaha juga diharapkan mendapat pendampingan dalam hal administrasi, regulasi, hingga digitalisasi sistem pengadaan. Transformasi digital di sektor ini sangat penting untuk meminimalkan peluang terjadinya praktik manipulatif.
Acara pengukuhan ditutup dengan doa bersama dan foto bersama seluruh jajaran pengurus DPN ASPANJI serta para undangan. Momen ini menjadi simbol komitmen bersama menuju tata kelola pengadaan yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.
Sebagai tindak lanjut, DPN ASPANJI akan menyusun roadmap kerja untuk dua tahun ke depan. Mereka juga akan menjalin komunikasi aktif dengan kementerian dan lembaga terkait guna menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Saran yang dapat diberikan adalah agar kepengurusan baru ini segera membentuk tim kerja yang solid dan memahami tantangan lapangan. Kolaborasi dengan lembaga pengawasan juga sangat dianjurkan guna mengantisipasi potensi pelanggaran sejak awal proses pengadaan.
Kepengurusan baru ASPANJI juga sebaiknya melibatkan lebih banyak pengusaha daerah untuk memastikan inklusivitas. Pemerataan peluang usaha di sektor pengadaan akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Penting juga untuk membangun sistem database anggota yang akurat dan mudah diakses, sehingga program pembinaan dan sertifikasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Ini menjadi modal utama dalam meningkatkan profesionalisme pengusaha sektor pengadaan.
Transparansi internal organisasi akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap ASPANJI. Pelaporan keuangan terbuka, pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja secara berkala adalah langkah yang relevan untuk menjaga akuntabilitas.
Kehadiran DPN ASPANJI periode 2025-2027 membawa harapan baru bagi tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih bersih dan profesional. Dukungan lintas sektor menjadi modal penting dalam menjalankan misi besar organisasi ini. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
