Jakarta, EKOIN.CO – Pimpinan DPR akan memantau secara serius penetapan kurs rupiah terhadap dolar AS dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) serta Rancangan APBN 2026. Hal ini disampaikan Ketua DPR Puan Maharani seusai Sidang Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
“Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini, tentu saja yang terkait kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain terkait situasi global,” tegas Puan.
Pembahasan tersebut akan melibatkan pemerintah dan alat kelengkapan dewan (AKD), termasuk Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Puan menekankan pentingnya antisipasi dampak berkepanjangan konflik di Timur Tengah, terutama antara Israel dan Iran, yang kini melibatkan Amerika Serikat (AS).
“Konflik di Timur Tengah itu tentu akan sangat memberikan dampak pada perekonomian negara, terutama karena kawasan itu menjadi produsen utama minyak mentah dunia, dan Selat Hormuz menjadi salah satu jalur utama perdagangan komoditas migas tersebut,” ujar Puan.
Puan juga memastikan bahwa pembahasan KEMPPKF dan Rancangan APBN 2026 akan dimulai secara detail pada masa persidangan IV, yang berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli 2025.
“Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan KEMPPKF 2026 harus telah antisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN, yang dapat jalankan pembangunan nasional,” tambahnya.
