Jakarta, EKOIN.CO – Komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengawal Reformasi Birokrasi (RB) kembali membuahkan hasil positif. Tahun 2024, Kemenko Perekonomian berhasil meraih nilai 88,62 dalam penilaian RB nasional.
Prestasi ini diumumkan dalam acara Apresiasi dan Kick Off Meeting Indeks Reformasi Birokrasi yang digelar di Jakarta, Selasa (24/06). Acara tersebut sekaligus menjadi titik tolak perencanaan reformasi tahun berikutnya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan capaian ini tak lepas dari konsistensi dalam penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel.
“Indeks WTP yang 16 kali. Saya kira ini luar biasa. Mampu mempertahankan itu menjadi hal tidak mudah,” ujar Susiwijono dalam sambutannya di hadapan jajaran pejabat dan tamu undangan.
Capaian RB tidak semata-mata dianggap sebagai keberhasilan administratif, tetapi telah menjadi fondasi mendukung Program Prioritas Nasional serta transformasi pelayanan publik yang berdampak langsung ke masyarakat.
Prestasi Tambahan dan Pengakuan Lembaga Eksternal
Selain nilai RB, Kemenko Perekonomian juga membukukan prestasi lain. Sejak tahun 2008, kementerian ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 kali berturut-turut.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga memberikan Predikat Unggul untuk Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang disusun oleh Kemenko Perekonomian sebagai bentuk pengakuan terhadap mutu perumusan kebijakan.
Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) menempatkan Kemenko Perekonomian pada peringkat ke-9 nasional dengan skor 81,81.
Peringkat tersebut mencerminkan penguatan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan berintegritas, menjadi landasan untuk reformasi yang lebih luas dan berdampak.
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi bukanlah wacana belaka, melainkan telah menjelma menjadi sistem kerja yang terstruktur dan terukur.
Langkah Strategis Menuju 2025
Kemenko Perekonomian kini tengah bersiap menyongsong tahun 2025 dengan memperkuat arah kebijakan berbasis Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN).
Road map tersebut akan disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman, termasuk memastikan bahwa perubahan birokrasi berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Strategi ini juga akan melibatkan penyusunan peta jalan internal yang lebih adaptif terhadap perkembangan isu nasional dan global dalam perekonomian.
Salah satu langkah konkret yang akan dijalankan adalah pembentukan Agen Perubahan 2025–2026 di seluruh unit kerja Kemenko Perekonomian sebagai penggerak budaya kerja baru.
Nilai Dasar ASN BerAKHLAK dan prinsip Bangga Melayani Bangsa juga akan terus diperkuat dalam implementasi kerja sehari-hari.
Reformasi Birokrasi di Kemenko Perekonomian menunjukkan transformasi nyata yang melampaui sekadar pencapaian administratif. Setiap indikator keberhasilan seperti WTP, IKK, dan SPI membuktikan bahwa birokrasi dapat menjadi mesin perubahan.
Melalui langkah-langkah strategis dan pelibatan seluruh unsur kelembagaan, reformasi birokrasi diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan dan efektivitas program prioritas nasional. Pelayanan publik bukan lagi sekadar fungsi formal, tetapi menjadi wajah pemerintahan yang hadir dan melayani.
Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa birokrasi yang bersih dan berdampak adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum baru untuk memperluas hasil reformasi yang telah dicapai.(*)
