Jakarta, Ekoin.co – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi gula atas nama terdakwa Tom Trikasih Lembong kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, pada Kamis pagi, 26 Juni 2025. Agenda sidang kali ini menghadirkan dua saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli hukum dari dosen UI, yaitu Ganjar Lesmana dan Rendi Rizki.
Persidangan dimulai pukul 10:17 WIB dan dibuka oleh Majelis Hakim yang memimpin jalannya proses. Saksi ahli Ganjar Lesmana hadir terlebih dahulu dan diketahui datang ke pengadilan dengan mengendarai sepeda dari kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sementara saksi kedua, Rendi Rizki, masih dalam perjalanan saat sidang dimulai.
Ganjar Lesmana, yang juga berprofesi sebagai dosen Universitas Indonesia, dihadirkan sebagai ahli oleh tim penasihat hukum terdakwa Tom Lembong. Dalam keterangannya, Ganjar menjelaskan secara rinci pemahaman hukumnya terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), khususnya Pasal 2 dan 3.
Menurut Ganjar, Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Ia menyebut bahwa rumusan pasal tersebut sangat menarik karena menyentuh pada dua aspek penting, yakni kerugian negara dan kerugian terhadap perekonomian negara.
“Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 pada umumnya menyatakan bahwa kerugian negara itu terjadi dalam peristiwa tertentu. Namun jika itu menyangkut kebijakan, maka menurut saya, kebijakan tidak dapat dipidana,” ujar Ganjar di hadapan majelis hakim.
Lebih lanjut, Ganjar menyebut bahwa kebijakan adalah bentuk keputusan yang dapat bersifat umum maupun khusus. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa perlu ada pemisahan yang jelas antara kesalahan administratif dan tindak pidana dalam kasus kebijakan publik.
Ia juga mengulas tentang fleksibilitas sistem hukum pidana korupsi di Indonesia. “Hukum itu fleksibel. Kadang harus ditaati, kadang juga harus dilanggar, tergantung situasi dan kondisi demi kemaslahatan,” ucapnya.
Ganjar menyoroti pentingnya pembuktian dalam pasal 3, terutama dalam kaitannya dengan mens rea atau niat jahat pelaku. Ia menegaskan bahwa tindakan korupsi terjadi bukan secara acak, melainkan karena adanya kesempatan dan keuntungan yang dirasakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Seseorang baru bisa dijadikan tersangka atau terdakwa jika unsur-unsur deliknya terpenuhi, dan harus ada pembuktian yang jelas atas niat dan kesadaran pelaku,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, setiap pelaku korupsi memiliki peran yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama. Unsur kesengajaan, niat, dan kesadaran menjadi elemen penting dalam menentukan keterlibatan dalam suatu tindak pidana korupsi.
Dalam pandangannya, Pasal 14 UU Tipikor disebut sebagai “blanko” atau “cek kosong”, yang menurut Ganjar berpotensi digunakan secara luas untuk menyatakan seseorang bersalah dalam kasus korupsi tanpa batasan definisi yang rinci.
Meski Rendi Rizki belum sempat memberikan keterangannya pada awal persidangan, kehadiran Ganjar sebagai ahli pertama cukup memberi sorotan, terutama karena argumen-argumen hukum yang disampaikannya dinilai menarik dan menyentuh aspek teoritik yang mendalam.
Sidang ini menjadi bagian dari upaya pembuktian atas tuduhan terhadap Tom Trikasih Lembong yang didakwa terlibat dalam perkara pengelolaan distribusi gula. Agenda selanjutnya akan dijadwalkan kembali untuk mendengarkan keterangan ahli kedua.
