KENDARI, EKOIN.CO – Pemerintah pusat mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjamin mutu pelaksanaan Sekolah Rakyat. Pesan ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (27/6/2025).
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar Sekolah Rakyat mencapai tujuan utamanya, yaitu memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
Robben menyampaikan bahwa hal ini merupakan pesan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada para calon siswa dan orang tua yang hadir dalam dialog terbuka di lokasi.
“Nanti kita akan meminta bantuan para wakil kepala daerah sebagai fungsi pengawasan untuk nanti memimpin di daerah masing-masing terkait proses penjaminan mutu pendidikan,” kata Robben.
Ia menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada dukungan dan pengawasan dari pemimpin daerah, baik kepala maupun wakil kepala daerah.
Program Inpres Lintas Lembaga
Robben menjelaskan, program Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang bersifat lintas kementerian dan lembaga.
Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara kolaboratif hingga level pemerintah daerah, termasuk dengan sektor pendidikan dan sosial setempat.
Guna menjamin kualitas, lanjut Robben, akan dibentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di Sekolah Rakyat.
Tim tersebut akan memantau proses belajar mengajar dan memastikan semua kegiatan sesuai dengan standar dan harapan Presiden.
Ia juga mengingatkan agar penyelenggaraan program tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga menyentuh kebutuhan siswa secara konkret.
Persiapan Fasilitas oleh Daerah
Dalam pelaksanaan di lapangan, menurut Robben, ada dua aspek penting yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah.
Pertama adalah menyediakan lokasi rintisan Sekolah Rakyat yang siap digunakan untuk pembelajaran dasar dan menengah.
Kedua, menyiapkan lahan permanen seluas 5 hingga 10 hektare yang digunakan untuk pengembangan sekolah dalam jangka panjang.
“Ini penting agar Sekolah Rakyat tidak berpindah-pindah dan memiliki kejelasan arah pengembangan,” ujar Robben dalam keterangannya.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah menyiapkan dua lokasi awal untuk implementasi program ini.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyatakan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Ia mengatakan program ini membawa harapan besar untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru di Sultra.
Andi menyebut, Sekolah Rakyat akan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini sulit menjangkaunya.
“Saya memang awalnya ini menyiapkan dua, tapi saya berharap pemerintah pusat akan menyiapkan kita empat, minimal,” ujar Andi.
Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk antusiasme daerah dalam menyambut peluang baru bagi warganya.
Integrasi dengan Pembangunan Sektor Lain
Andi menambahkan bahwa pemerintah provinsi saat ini tengah menyusun roadmap pendidikan jangka panjang yang akan mendukung agenda hilirisasi.
Menurutnya, generasi muda hasil didikan Sekolah Rakyat nantinya dapat berperan aktif dalam sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata.
“Bisa jadi nanti mereka (siswa Sekolah Rakyat) yang akan disiapkan untuk itu,” tegasnya dalam wawancara usai peninjauan lokasi.
Ia juga berharap program ini bisa menjadi pondasi bagi pengembangan sumber daya manusia berbasis potensi lokal.
Dengan begitu, hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput.
Lokasi Perdana di Sentra Meohai
Tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kendari akan dimulai di Sentra Meohai dengan dua rombongan belajar tingkat SMP.
Namun untuk jangka pendek, pemerintah telah menunjuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari sebagai lokasi rintisan.
Balai tersebut nantinya akan menampung empat rombongan belajar atau sekitar 100 siswa dalam angkatan pertama.
Kementerian Sosial menyebut pemilihan lokasi ini berdasarkan kesiapan fasilitas dan akses yang relatif mudah bagi warga sekitar.
Proses rekrutmen siswa dan persiapan infrastruktur dilakukan secara paralel menjelang tahun ajaran baru.
Kunjungan Lapangan dan Progres Renovasi
Dalam rangka memastikan kesiapan sekolah, Robben Rico bersama Gubernur Sultra juga melakukan peninjauan renovasi gedung.
Gedung yang direnovasi merupakan bagian dari kompleks Balai Pelatihan yang akan dialihfungsikan sementara sebagai ruang belajar.
Robben menyebut, progres pembangunan telah mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung pada Juli 2025.
Renovasi tersebut mencakup perbaikan ruang kelas, fasilitas sanitasi, serta kelengkapan peralatan belajar.
Ia memastikan seluruh tahapan dikerjakan sesuai standar pendidikan nasional.
Antusias Orangtua dan Calon Siswa
Dalam dialog terbuka, beberapa orang tua siswa menyatakan rasa syukur atas hadirnya Sekolah Rakyat di Kendari.
Mereka menilai program ini memberikan peluang besar bagi anak-anak mereka memperoleh pendidikan tanpa beban biaya.
Calon siswa pun menyambut antusias kesempatan untuk belajar di fasilitas yang baru dan representatif.
“Kami berharap ini bisa mengubah masa depan anak kami,” ujar seorang ibu yang hadir dalam dialog.
Situasi ini menunjukkan pentingnya akses pendidikan yang merata hingga ke lapisan masyarakat terbawah.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
