Jakarta, EKOIN.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus melanjutkan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook untuk sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan. Penyelidikan ini kini mempertimbangkan kemungkinan memanggil perwakilan Google sebagai pihak terkait.
Situasi Umum dan Langkah Awal
Penyidik Kejagung telah memfokuskan penyidikan pada permainan harga dan dugaan mark‑up pada proyek pengadaan Chromebook. Dari fakta awal, ditemukan selisih harga signifikan antara nilai kontrak dan harga pasar. Tim penyidik mencatat indikasi adanya harga yang dinaikkan oleh oknum pengadaan, lalu dana tersebut dikembalikan secara sistem tertutup.
Pentingnya Mengungkap Rantai Distribusi
Penyidik menilai pentingnya memetakan rantai distribusi sehingga bisa menunjukkan titik-titik pembayaran tidak wajar. Penyidikan juga difokuskan pada pihak-pihak yang terlibat dan aliran dana dari vendor ke pengguna dan oknum pengadaan.
Peran Google dalam Pengadaan Chromebook
Kejagung menyebut kemungkinan menghadirkan perwakilan Google untuk menjelaskan aturan harga, distribusi, dan subsidi yang melekat pada Chromebook. Jika Google sebagai pemegang merek utama tidak memberikan keterangan, tim penyidik perlu menyajikan gambaran lengkap aliran pasokan dan harga di pasar.
Dasar Pemanggilan
Pemanggilan perwakilan Google muncul dari hasil koordinasi antara penyidik dan ahli di bidang TI. Penelusuran menunjukkan adanya kesenjangan harga antara Chromebook resmi dan yang dipasok melalui vendor lokal tanpa regulasi ketat.
Fokus Penyelidikan: Harga dan Subsidi Resmi
Penyidik mempelajari skema subsidi resmi yang diberikan Google untuk pendidikan. Bila Chromebook resmi mendapatkan subsidi, harga jual seharusnya jauh lebih rendah. Penyidik perlu mengkonfirmasi melalui Google agar penetapan harga di Indonesia sesuai ketentuan atau ada manipulasi.
Langkah Penanganan Modus Korupsi
Tim penyidik Kejagung telah meminta data harga resmi dari Google. Selanjutnya mereka akan memeriksa dokumen kontrak, faktur, dan bukti pembayaran vendor. Jika ditemukan selisih yang mencurigakan, pelaku pengadaan akan ditindak.
Ancaman Pemanggilan untuk Keterangan
Jika respon Google lambat atau tidak meyakinkan penyidik terkait harga dan subsidi, Kejagung akan mengeluarkan panggilan resmi. Panggilan tertulis ini akan memuat agenda keterangan terkait harga, ketentuan lisensi, hingga dokumentasi subsidi.
Mekanisme Penyampaian Informasi
Keterangan dari Google akan diterima melalui nota diplomatik atau surat resmi. Hal ini akan menjadi acuan bagi penyidik untuk mengambil keputusan tindak lanjut, baik penyidikan maupun penuntutan.
Batas Waktu Keterangan
Kejagung diperkirakan akan memberikan tenggat waktu kepada Google untuk merespons dalam 14 hari sejak diterimanya surat panggilan. Jika lewat batas, Fey inquiry formal bisa dilanjutkan dengan langkah paksa.
Potensi Pengembangan Kasus
Analisis Aliran Paket dan Harga
Penyidik tengah melacak jalur pengiriman Chromebook dari Google ke sekolah penerima, termasuk agen importir. Jika ditemukan mark‑up signifikan, maka pelimpahan berkas perkara akan mempertimbangkan Google sebagai saksi atau pihak terkait.
Peran Vendor Lokal
Kejagung mencurigai bahwa sebagian Chromebook tidak berasal dari pasokan resmi Google, melainkan dari sumber lain dengan label merek resmi. Hal ini membuka peluang tambahan dugaan pelanggaran distribusi dan pelanggaran merek.
Strategi Penyidikan Lanjutan
Penyidik menjajaki kemungkinan panggilan terhadap vendor, distributor, serta pejabat Kemdikbud. Data digital, faktur elektronik, dan audit internal sedang dikaji untuk mencari bukti kuat.
Dampak dan Koreksi Kebijakan
Gangguan Layanan Pembelajaran
Kejaksaan menyadari kasus ini berpotensi mengganggu distribusi Chromebook ke sekolah. Namun, proses penyidikan harus tetap berjalan agar anggaran pendidikan tidak merugikan rakyat.
Pembaruan Prosedur Pengadaan
Kejagung mendorong adanya revisi mekanisme pengadaan dengan melibatkan pihak ketiga independen untuk memverifikasi harga barang elektronik. Bila perlu, pendekatan multi‑vendor bisa dilakukan untuk mencegah monopoli harga.
Pernyataan Pejabat
Kata Kepala Kejagung
“Kami akan menelusuri secara menyeluruh alur harga dan distribusi,” ujar Jaksa Agung dalam konferensi pers, Senin 28 Juni 2025 di Jakarta. Pernyataan ini menegaskan bahwa semua pihak, termasuk Google, tidak dikecualikan untuk dimintai keterangan.
Kata Juru Bicara Google
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari juru bicara Google. Namun, sebelumnya Google telah terbuka soal harga program pendidikan dan subsidi global.
Tindak Lanjut dan Harapan
Koordinasi Lintas Lembaga
Kejagung disebut telah berkoordinasi dengan Kemdikbud, Kemenkeu, dan instansi terkait agar penanganan dapat tuntas dan tidak mengganggu distribusi.
Pengawasan LSM dan Masyarakat
Berbagai organisasi masyarakat sipil meminta agar proses hukum berjalan transparan. Mereka juga mendesak agar sanksi tegas dilakukan terhadap pelaku korupsi.
Pemerintah perlu segera memperbaiki skema pengadaan agar harga barang elektronik didapatkan sesuai harga pasar resmi.
Perlu publikasi terbuka hasil audit harga dan distribusi Chromebook untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Pembuatan sistem pengawasan real‑time selama proses pengadaan akan memberikan transparansi lebih.
Pelibatan komunitas sekolah dalam verifikasi barang saat penerimaan akan membantu mendeteksi penyimpangan lebih dini.
Evaluasi dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi efek jera terhadap pelaku manipulasi anggaran.
Kasus korupsi pengadaan Chromebook ini menunjukkan celah serius dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Panggilan terhadap Google menjadi kunci untuk mengungkap mekanisme distribusi harga.
Transparansi dan audit menyeluruh mutlak untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Partisipasi publik dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam pengawasan anggaran.
Jika penyidikan berjalan optimal, diharapkan pengembalian anggaran yang tepat dan keadilan bagi masyarakat.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
