Jakarta, Ekoin.co – Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Senin, 30 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Veranda, Jakarta Selatan dengan mengusung tema “Penerapan Statistik Sektoral Kejaksaan Mendukung Penguatan Transformasi Kejaksaan”.
Kegiatan resmi dibuka oleh Plt. Wakil Jaksa Agung, Prof. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. Ia hadir sebagai Ketua Tim Pengarah Satu Data Kejaksaan pada acara tersebut. Selain itu, Kepala Biro Perencanaan, Tyas Widiarto, S.H., M.H., mendampingi sebagai Sekretaris Forum Satu Data Kejaksaan.
Kepala Pusdaskrimti, Roch Adi Wibowo, S.H., M.H., juga hadir dalam FGD tersebut. Ia bertindak sebagai Penanggung Jawab Satu Data Kejaksaan pada kegiatan tersebut. Hadir pula perwakilan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, serta Cabang Kejaksaan Negeri.
Statistik Sektoral untuk Transformasi
Acara FGD ini menjadi wadah strategis bagi Pusdaskrimti sebagai walidata bersama bidang-bidang terkait. Mereka bersama-sama membahas sistem statistik sektoral yang terintegrasi dan akurat. Mereka juga memastikan semua sistem saling terhubung dalam satu data Kejaksaan.
Prof. Asep Nana Mulyana menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak di Kejaksaan. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk konkret dalam mewujudkan Kejaksaan modern dan adaptif. Hal ini disampaikannya saat membuka FGD di Jakarta Selatan.
Tyas Widiarto dalam kesempatan itu juga memberikan penekanan terkait sinergi data. Ia mengingatkan perlunya ketepatan dan keterhubungan antar bidang dalam penyajian data Kejaksaan. Menurutnya, hal ini akan mempercepat proses transformasi data berbasis sistem terintegrasi.
Roch Adi Wibowo mengatakan pentingnya pemutakhiran data yang berkelanjutan. Ia menyebut data yang valid dapat membantu pengambilan kebijakan Kejaksaan. Pusdaskrimti juga memastikan pembaruan sistem untuk memperkuat data sektoral.
Langkah Modernisasi Data Kejaksaan
FGD ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan adanya sistem statistik sektoral, pengolahan data di semua bidang dapat berjalan seragam. Hal ini juga mendukung pelayanan publik berbasis data terbuka.
Melalui diskusi ini, Kejaksaan menargetkan sinkronisasi data hingga tingkat Kejaksaan Negeri. Hal ini akan mempercepat koordinasi dalam pengambilan keputusan hukum di lapangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah modernisasi Kejaksaan berbasis teknologi informasi.
Selama kegiatan, diskusi berjalan aktif dengan masukan dari berbagai perwakilan bidang Kejaksaan. Para peserta memberikan masukan tentang kebutuhan sistem yang adaptif. Mereka berharap FGD ini menghasilkan langkah kerja nyata bagi penguatan transformasi data Kejaksaan.
