Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah berfungsi secara maksimal sebagai alat fiskal yang menjaga stabilitas serta mendorong pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar di Ruang Rapat DPR RI, Jakarta, Selasa (1/7).
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani menyampaikan Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024. Ia menyoroti tantangan ekonomi global yang menekan kondisi ekonomi nasional.
“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Menkeu.
Meski dihadapkan pada konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, dan dampak El Nino, APBN tetap tangguh. Instrumen fiskal digunakan secara adaptif untuk stabilisasi harga pangan dan energi serta penguatan perlindungan sosial.
Menurut Sri Mulyani, stabilitas ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% dan inflasi yang terkendali di angka 1,6%, jauh lebih rendah dari asumsi APBN 2024 sebesar 2,8%.
APBN Dorong Program Prioritas Nasional
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2024 juga turut mendukung agenda besar nasional seperti Pemilu 2024 dan proses transisi pemerintahan. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga dalam pelaksanaannya.
“Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif,” katanya.
Belanja negara juga menunjukkan hasil nyata melalui program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Berdasarkan data pemerintah, angka kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,83%, tingkat pengangguran menjadi 4,91%, dan belanja negara tumbuh 7,6% hingga mencapai Rp3.359,8 triliun.
Selain itu, realisasi pembiayaan utang ditekan di bawah target, menunjukkan bauran pembiayaan yang lebih sehat dan minim risiko terhadap stabilitas fiskal jangka menengah.
Tata Kelola Keuangan Negara Meningkat
Dalam pengelolaan fiskal, pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2024 sebesar 2,3% dari PDB, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah mengatur fiskal secara berkelanjutan.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa kerja sama dengan DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat tata kelola APBN. Pemerintah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pengawasan yang efektif dari DPR RI dan BPK,” ujar Sri Mulyani dalam forum tersebut.
RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 selanjutnya akan dibahas bersama DPR RI sebelum ditetapkan menjadi Undang-Undang.
Dengan kondisi tata kelola yang solid dan akuntabel, pemerintah berharap APBN ke depan tetap menjadi instrumen yang memperkuat kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional.
APBN 2024 terbukti memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah tekanan global yang meningkat. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang adaptif, terutama dalam menstabilkan harga dan melanjutkan bantuan sosial kepada masyarakat.
Pencapaian dalam pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan belanja negara menunjukkan efektivitas penggunaan APBN. Stabilitas ekonomi juga ditopang oleh defisit yang terkendali serta strategi pembiayaan yang minim risiko.
Dengan dukungan kuat dari DPR RI dan BPK, serta capaian opini WTP, pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola APBN secara transparan dan akuntabel. RUU P2 APBN 2024 kini menjadi tonggak berikutnya dalam memperkuat integritas fiskal negara.(*)
