Jakarta, EKOIN.CO – Thailand sering mengalami gejolak politik. Negara ini terus diguncang krisis karena benturan kepentingan antara elit, militer, dan rakyat.
Salah satu sumber konflik yang paling mendasar adalah pertikaian elit tradisional (militer, istana, aristokrat Bangkok) dan elit populis baru seperti Thaksin Shinawatra, yang didukung kelas menengah bawah dan petani pedesaan. Ketegangan ini terus menyalakan api konflik politik.
Militer tak segan menggulingkan pemerintahan sipil jika dianggap “berbahaya” bagi monarki. Sejak 1932, Thailand mencatat lebih dari 13 kudeta militer.
Monarki Thailand memang masih sangat dihormati dan dilindungi oleh UU penghinaan raja (lese majeste). Namun generasi muda kini mulai mempertanyakan peran dari kerajaan.
Sejak 2020, mahasiswa dan generasi muda turun ke jalan menuntut reformasi monarki dan demokrasi sejati. Gerakan ini menggeser budaya politik dari pasif ke kritis, memicu represi negara dan radikalisasi protes.
Pemerintah Thailand kerap bergonta-ganti kepemimpinan karena konflik hingga pemilu yang diulang.
Berikut kisah panjang jatuh bangun konflik Thailand:
Abad ke-7 hingga ke-10 Masehi – Budaya Dvaravati Hindu dan Buddha, yang diyakini berasal dari etnis Mon, mendominasi.
Abad ke-10 hingga ke-14 – Thailand bagian selatan dipimpin oleh Kerajaan Lavo yang mayoritas berasal dari etnis Mon, namun mulai mendapat pengaruh yang semakin besar dari Kekaisaran Khmer (sekarang menjadi Kamboja). Suku Tai, nenek moyang dari etnis Thai modern -mulai bergerak ke arah selatan.
1238-1448 – Kerajaan Sukhothai yang berbahasa Thai memperluas kekuasaannya ke arah selatan datang untuk mendominasi sebagian besar wilayah Thailand modern, sebelum akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Thai lainnya di selatan, Ayutthaya.
1350-1767 – Kerajaan Ayutthaya secara bertahap membawa Thailand di bawah kekuasaannya dan menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara. Pada puncak kejayaannya sekitar tahun 1600, kerajaan ini menguasai sebagian wilayah Kamboja, Laos, dan Burma.
1448 – Raja Ramesuan menyatukan Ayutthaya dan Sukhothai dalam persatuan personal.
1590-1605 – Pemerintahan Naresuan. Di lihat sebagai raja terbesar Ayutthaya, ia berhasil mengakhiri masa kekuasaan Burma atas wilayah tersebut, dan berhasil menaklukkan Kamboja serta sebagian Burma selatan.
1767 – Pasukan Burma menyerbu ibu kota Ayutthaya, yang menandai akhir dari kerajaan tersebut.
1768-1782 – Di bawah Taksin Agung, keturunan campuran Thai dan Tionghoa, Kerajaan Thonburi yang berumur pendek berhasil memulihkan kembali kekuasaan Thailand. Taksin kemudian digulingkan melalui kudeta oleh Jenderal Chao Phraya Chakri, yang mendirikan dinasti baru yang berpusat di Bangkok.
Kebangkitan Thailand Modern
1782 – Awal berdirinya Dinasti Chakri di bawah Raja Rama I, yang masih memerintah hingga saat ini. Negara ini dikenal dengan nama Siam. Ibu kota baru, Bangkok didirikan.
1851-1868 – Masa pemerintahan Raja Mongkut (Rama IV), yang menerima berbagai inovasi dari Barat dan memulai proses modernisasi Thailand.
1868-1910 – Masa pemerintahan Raja Chulalongkorn. Ia mempekerjakan penasihat Barat untuk memodernisasi sistem administrasi dan perdagangan Siam. Mulau mengembangkan jaringan rel kereta api.
1917 – Siam menjadi sekutu Britania Raya dalam Perang Dunia I.
1932 – Kudeta tanpa pertumpahan darah terhadap Raja absolut Prajadhipok. Sistem monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer mulai diberlakukan.
1939 – Siam mengganti nama negaranya menjadi Thailand (“Tanah Orang Merdeka”).
1941 – Pasukan Jepang mendarat di Thailand. Setelah negosiasi, Thailand mengizinkan Jepang melanjutkan invasi ke Semenanjung Melayu, Singapura, dan Burma yang saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris.
1942 – Thailand menyatakan perang terhadap Inggris dan Amerika Serikat, akan tetapi duta besar Thailand di Washington menolak untuk menyampaikan deklarasi tersebut ke pemerintah Amerika Serikat.
Ketidakpastian Pasca-Perang
1945 – Berakhirnya perang dunia II. Thailand dipaksa untuk mengembalikan wilayah yang telah direbut dari Laos, Kamoja, Dan Malaya. Raja Ananda Kembali dari pengasingan.
1946 – Raja Ananda meninggal dalam insiden penembakan misterius.
1947 – Kudeta militer dilakukan oleh Phibun Songkhram, seorang pemimpin Thailand pro-Jepang. Militer mempertahankan kekuasaan hingga tahun 1973.
1965 sampai seterusnya -Thailand mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya selama Perang Vietnam. Pasukan Thailand juga ikut bertempur di Vietnam Selatan.
Pemerintahan Sipil Singkat
1973 – Kerusuhan mahasiswa di Bangkok membuat jatuhnya pemerintahan yang dimpimpin militer. Pemilu bebas diselenggarakan, tetapi menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil.
1976 – Militer kembali mengambil alih kekuasaan.
1978 – Konstitusi baru diumumkan.
1991 – Kudeta militer, yang ke-17 sejak 1932. Seorang sipil, Anand Panyarachun, ditunjuk sebagai perdana menteri.
1992 – Pemilu pada bulan September menghasilkan terpilihnya Chuan Leekpai, pemimpin Partai Demokrat, sebagai perdana menteri.
1995 – Pemerintahan jatuh. Banharn Silpa-archa, dari Partai Bangsa Thai, terpilih menjadi perdana menteri.
1996 – Pemerintahan Banharn mengundurkan diri karena tuduhan korupsi. Chavalit Yongchaiyudh, dari Partai Aspirasi Baru memenangkan pemilu.
Krisis Keuangan
1997 – Krisis finansial di Asia: Mata uang baht anjlok tajam terhadap dolar AS, menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan meningkatnya pengangguran. IMF turun tangan untuk membantu. Chuan Leekpai naik menjadi perdana menteri.
1998 – Puluhan ribu pekerja imigran dipulangkan ke negara asal mereka. Perdana Menteri Chuan mengikutsertakan partai oposisi dalam pemerintahannya untuk mendorong reformasi ekonomi.
2001, Januari – Partai baru Thai Rak Thai memenangkan pemilu. Thaksin Shinawatra membentuk koalisi.
2004, Januari-Maret- Darurat militer diberlakukan di wilayah selatan Thailand yang mayoritas beragama muslim setelah lebih dari 100 orang tewas dalam gelombang serangan yang dituduhkan pada kelompok separatis Melayu.
Tsunami
2004, Desember – Ribuan orang kehilangan nyawa ketika terjadi tsunami, yang dipicu oleh gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra, menghancurkan komunitas-komunitas di pesisir barat daya Thailand, termasuk resor Phuket.
2006, September-Oktober – Kudeta tanpa kekerasan dilakukan oleh pemimpin militer saat Perdana Menteri Thaksin Shinawatra sedang menghadiri Sidang Umum PBB. Jendra Purnawirawan Surayud Chulanont ditunjuk menjadi perdana menteri sementara.
2007, Agustus – Rakyat menyetujui konstitusi baru yang disusun oleh militer melalui sebuah referendum.
2008, Februari – Thailand kembali ke pemerintahan sipil setelah pemilu Desember. Samak Sundaravej, dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berafiliasi dengan Thaksin, dilantik sebagai perdana menteri. Thaksin Shinawatra kembali dari pengasingan.
2008, Agustus – Thaksin melarikan diri ke Inggris bersama keluarganya setelah gagal hadir di pengadilan untuk menghadapi tuduhan korupsi.
2010, Maret-Mei – Puluhan ribu pendukung Thaksin, yang dikenal dengan kaus merah, melumpuhkan sebagian wilayah pusat Bangkok dengan protes berbulan-bulan menuntut pemilu dini. Militer akhirnya membubarkan barikade, menyebabkan 91 orang tewas.
2011, Juli – Partai Pheu Thai yang pro-Thaksin menang telak dalam pemilu. Yingluck Shinawatra, adik perempuan Thaksin, menjadi perdana menteri.
2013, Februari – Pemerintah dan kelompok separatis di selatan menandatangani perjanjian perundingan damai, yang pertama dalam sejarah.
2014, Mei – Mahkamah Konstitusi memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan beberapa Menteri untuk mundur karena dugaan penyimpangan dalam pengangkatan penasihat keamanan. Militer kembali merebut kekuasaan melalui kudeta.
2016, Agustus – Rakyat menyetujui konstitusi baru melalui referendum, yang memberikan pengaruh berkelanjutan bagi militer dalam kehidupan politik di Thailand.
Wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej
2016, Oktober -Raja Bhumibol Adulyadej, raja yang paling lama memerintah di dunia, wafat pada usia 88 tahun setelah 70 tahun bertakhta.
2016, Desember -Putra Mahkota Vajiralongkorn secara resmi dinyatakan sebagai raja baru Thailand.
2017, April -Raja Vajiralongkorn menandatangani konstitusi baru yang dirancang oleh militer, yang menjadi dasar bagi kembalinya pemerintahan demokratis.
2019, Maret -Pemilu umum menyaksikan mantan jenderal Prayut Chan-o-cha kembali berkuasa sebagai perdana menteri.
2019, November -Terduga separatis menewaskan sedikitnya 15 orang di Thailand selatan, dalam salah satu serangan terburuk di negara itu selama bertahun-tahun.
2020 – Rangkaian unjuk rasa yang ditujukan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-Cha dan menuntut reformasi monarki Thailand.
2023 – Mantan PM Thailand yang karismatik Thaksin Shinawatra dipenjara setelah kembali ke negara itu setelah 15 tahun mengasingkan diri, meskipun banyak yang yakin dia telah membuat kesepakatan yang berarti dia hanya akan menjalani hukuman penjara dalam waktu singkat.
2024
Kembalinya Thaksin Shinawatra
Mantan PM Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand setelah 15 tahun pengasingan dan langsung ditangkap & dipenjara, meskipun banyak spekulasi bahwa dia akan menjalani hukuman singkat karena adanya semacam kesepakatan politik
Awal 2025
Pro dan Kontra Pengembalian Thaksin
Kembalinya Thaksin memicu kontroversi besar. Kelompok pendukungnya (“Kaos Merah”) bersorak, sementara oposisi dan militer khawatir akan impact politik.
Mei 2025
Aksi Protes oleh Kaos Merah & Pro-Monarki
Kaum Kaos Merah menggelar demonstrasi besar di Bangkok menuntut pengampunan Thaksin & pemilu dini. Kelompok pro-monarki juga turun ke jalan, memperingatkan potensi kekacauan.
Juni 2025
Ketegangan Memuncak, Ancaman Intervensi Militer.
Militer Thailand menempatkan pasukan di area-area strategis Bangkok. Peringatan resmi dikeluarkan agar para pemimpin demonstran “mengutamakan dialog atau hadapi konsekuensi hukum.”
Awal Juli 2025
Krisis Diskusi Monarki & Reformasi
Parlemen kembali membuka diskusi terkait reformasi monarki, memicu debat sengit antara kelompok demokrat pro-reformasi dan sayap konservatif pro-monarki. Ancaman perpecahan politik terlihat sangat nyata.
Pertengahan Juli 2025
Dialog Terbatas, Tapi Eskalasi Soal Revisi Konstitusi
Meski ada dialog, eskalasi muncul dari isu ubah konstitusi. Pemerintah meminta dukungan militer untuk memastikan “stabilitas nasional,” menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat sipil.
Akhir Juli 2025
Demonstrasi Terus Berlanjut, Pemerintah Tegas
Demonstrasi berlangsung setiap minggu di sejumlah kota. Pemerintah mengambil tindakan lebih tegas, termasuk menerapkan kebijakan larangan berkumpul di beberapa area pusat kota guna mencegah kerusuhan.
