SURABAYA, EKOIN.CO – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I menetapkan satu tersangka baru dalam kasus tindak pidana perpajakan hasil penyidikan yang dilakukan di wilayah kerjanya. Penetapan ini diumumkan secara resmi melalui keterangan tertulis yang diterima pada Selasa, 2 Juli 2025.
Tersangka ditetapkan setelah penyidik pajak menemukan bukti yang cukup terkait dugaan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Proses penyidikan dilakukan dalam rangka menegakkan hukum di bidang perpajakan sesuai dengan kewenangan DJP.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Arfan, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran pajak yang berpotensi merugikan negara. Penetapan tersangka ini menjadi bagian dari penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyidik pajak berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup,” ujar Arfan dalam keterangannya.
Penegakan hukum di bidang perpajakan disebutkan tidak hanya berfokus pada pengawasan administrasi tetapi juga pada aspek pidana ketika ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Modus Pelanggaran dan Proses Penyidikan
Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa tersangka diduga dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta melakukan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka menjalankan praktik usaha dengan tidak melaporkan seluruh transaksi penjualannya. Selain itu, terdapat indikasi manipulasi dokumen untuk mengurangi kewajiban perpajakan.
Modus yang digunakan antara lain dengan membuat faktur pajak fiktif yang mencantumkan jumlah penyerahan yang tidak sesuai kenyataan. Praktik ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Arfan menegaskan bahwa pelaku dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UU KUP. Sanksi pidana yang dapat dikenakan meliputi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Penyidik DJP juga telah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menangani proses penyidikan agar dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Penegakan Hukum dan Kolaborasi Antarlembaga
Upaya penegakan hukum ini merupakan bagian dari strategi DJP dalam menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakan. DJP terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.
Kolaborasi antara DJP dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai efektif dalam mengungkap berbagai modus pelanggaran pajak.
Arfan menambahkan, pengawasan terhadap wajib pajak terus ditingkatkan melalui pendekatan berbasis risiko dan penggunaan teknologi informasi perpajakan yang mutakhir.
“DJP tidak akan ragu menindak tegas setiap bentuk pelanggaran pajak, baik oleh perorangan maupun badan usaha,” katanya.
Penetapan tersangka baru ini menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Kanwil DJP tidak hanya simbolis, tetapi nyata menghasilkan tindakan hukum.
Transparansi dan Akuntabilitas Penegakan Perpajakan
Penegakan hukum perpajakan menurut DJP dilakukan secara transparan dan akuntabel. Langkah ini untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan.
DJP menegaskan bahwa upaya hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Seluruh wajib pajak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Arfan juga menyampaikan bahwa dalam setiap tahapan penyidikan, DJP menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan objektivitas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
“Penegakan hukum perpajakan bukan semata-mata penindakan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar kepatuhan meningkat,” ungkapnya.
Seluruh proses penyidikan dilakukan dengan dokumentasi yang lengkap dan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana pajak.
Dampak Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Pajak
Penetapan tersangka baru oleh Kanwil DJP Jawa Timur I diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, khususnya di kalangan pelaku usaha di wilayah tersebut.
Kepatuhan pajak menjadi pilar penting dalam pembiayaan negara. Oleh karena itu, DJP terus berupaya menciptakan sistem pengawasan yang responsif dan efektif.
Pemeriksaan dan penyidikan tidak hanya dilakukan berdasarkan laporan, tetapi juga dari hasil analisis data perpajakan yang terintegrasi.
Pihak DJP juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat yang berani melaporkan dugaan pelanggaran pajak melalui saluran resmi pengaduan DJP.
“Partisipasi publik sangat dibutuhkan dalam menciptakan iklim perpajakan yang adil dan berkeadilan,” kata Arfan.
Untuk menghindari pelanggaran, DJP juga rutin melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak.
DJP menilai bahwa kolaborasi antara penyidik pajak, penegak hukum, dan masyarakat akan memperkuat sistem perpajakan nasional.
Penegakan hukum ini juga menjadi sinyal bahwa sistem perpajakan Indonesia terus dibenahi untuk menjawab tantangan zaman.
Upaya ini akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang menyeluruh dan berkesinambungan.
Saran yang dapat disampaikan kepada masyarakat adalah untuk selalu melaporkan pajak secara jujur dan tepat waktu agar tidak terjerat masalah hukum. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Selain itu, pelaku usaha hendaknya lebih cermat dalam menggunakan faktur pajak dan menghindari penggunaan dokumen fiktif yang bisa menimbulkan sanksi pidana. Peningkatan pemahaman terhadap aturan pajak bisa mencegah risiko pelanggaran di kemudian hari.
Pemerintah melalui DJP perlu terus memperluas edukasi dan bimbingan teknis kepada wajib pajak, khususnya UMKM, agar tidak salah dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Edukasi dini sangat penting agar masyarakat memiliki kesadaran hukum sejak awal.
Penegakan hukum yang dilakukan DJP juga harus dijadikan refleksi oleh perusahaan lain agar tidak mencoba menghindari kewajiban perpajakan dengan cara yang menyalahi aturan. Kepatuhan kolektif akan berdampak pada stabilitas fiskal negara.
Dengan pendekatan pembinaan dan pengawasan yang berimbang, diharapkan sistem perpajakan Indonesia semakin kuat dan dipercaya masyarakat luas sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan ekonomi.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
