Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik ke Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek–Cipularang pada Kamis, 26 Juni 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memantau langsung implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, serta mengevaluasi tindak lanjut isu-isu yang dilaporkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menyatakan bahwa kunjungan ini difokuskan untuk meninjau pemenuhan SPM dan mengidentifikasi area yang masih perlu ditingkatkan.
“Kami ingin memastikan seluruh jalan tol di Indonesia memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan,” ujar Syaiful Huda saat memberikan keterangan di lokasi.
Pengawasan ini juga menjadi langkah proaktif agar pelayanan jalan tol tidak hanya memenuhi kriteria dasar, tetapi juga memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Evaluasi dan Pemantauan Lapangan
Dalam tinjauan tersebut, sejumlah poin penting turut dibahas, termasuk progres perbaikan jalan serta upaya peningkatan kualitas layanan secara sistemik.
Salah satu inovasi yang dikenalkan adalah sistem e-SPM, yaitu platform digital yang memungkinkan pengawasan real-time terhadap pemenuhan standar pelayanan oleh BUJT.
Anggota BPJT unsur masyarakat, Tulus Abadi menekankan bahwa SPM merupakan hak pengguna jalan yang wajib dipenuhi penyelenggara.
“Kebijakan SPM ini tidak boleh dikompromikan, karena ini adalah hak pengguna yang sudah membayar tarif tol,” tegas Tulus.
Menurutnya, BPJT tidak hanya fokus pada pemenuhan SPM, tetapi juga memperhatikan Peningkatan Kualitas Jalan Tol (PKJT) untuk menghadirkan jalan tol yang berkarakter dan berkelanjutan.
Pembentukan Satgas Jalan Tol
Tulus juga menjelaskan bahwa Ditjen Bina Marga telah membentuk Satuan Tugas Jalan Tol yang bertugas memantau pemenuhan SPM secara menyeluruh, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.
Kepala Balai di tiap wilayah turut dilibatkan dalam pengawasan lapangan guna memastikan pemenuhan standar dilakukan secara konsisten dan terukur.
Langkah ini dianggap strategis dalam menghadirkan sistem evaluasi yang menyeluruh serta mendorong perbaikan infrastruktur berbasis kebutuhan nyata.
Komitmen tersebut juga mendapat perhatian serius dari DPR RI sebagai lembaga pengawas.
Mereka ingin memastikan bahwa seluruh investasi dan pembiayaan jalan tol benar-benar berdampak pada peningkatan layanan bagi masyarakat.
Apresiasi dan Harapan
Pada kesempatan yang sama, Syaiful Huda menyampaikan apresiasi terhadap progres pemenuhan SPM di ruas tol yang dikunjungi.
Menurutnya, sekitar 73% dari total isu dan komponen yang direkomendasikan telah dilaksanakan oleh BUJT.
“Semangatnya, kami ingin agar isu keselamatan dan pemeliharaan infrastruktur terus dijaga dengan baik ke depannya,” ujar Huda.
Ia berharap kolaborasi antara BUJT, BPJT, dan Kementerian PUPR terus diperkuat agar peningkatan kualitas layanan dapat berjalan optimal.
DPR juga akan terus mendorong agar kebijakan pengawasan jalan tol berbasis SPM menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Kunjungan kerja ke ruas Tol Jakarta–Cikampek–Cipularang menegaskan komitmen pemerintah dan legislatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur jalan tol. Langkah ini menjadi bagian penting dari reformasi layanan publik berbasis standar yang jelas dan terukur. Kehadiran sistem e-SPM serta pembentukan Satgas Jalan Tol menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki sistem secara menyeluruh.
Dengan pendekatan ini, SPM tak lagi menjadi sekadar regulasi administratif, namun menjelma sebagai jaminan nyata bagi kenyamanan dan keselamatan pengguna. Keterlibatan lintas lembaga memperlihatkan bahwa jalan tol bukan hanya proyek fisik, tetapi juga layanan publik yang harus terus dievaluasi secara terbuka dan profesional.
Diharapkan upaya ini dapat menjadi percontohan bagi ruas-ruas tol lainnya di seluruh Indonesia, sehingga seluruh pengguna jalan dapat merasakan manfaat optimal dari infrastruktur yang dibangun dengan dana masyarakat. Pemenuhan SPM harus menjadi standar minimum, bukan target maksimal.(*)
