Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen memperkuat prinsip inklusivitas pada sektor infrastruktur nasional. Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan visi nasional Asta Cita.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara International Women in Engineering Day (IWED) 2025 bertema “From Insight to Impact: Advancing Women Engineers’ Leadership in Indonesia’s Infrastructure Sector” di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Kepala BPSDM Kementerian PU, Canka Amprawati Suryadi Putri, mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pembangunan tidak hanya soal teknis, namun juga manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami menyadari tantangan pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan teknis saja, tapi juga memastikan setiap infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat,” ujar Canka.
Menurutnya, infrastruktur harus bisa diakses semua golongan, tanpa memandang latar belakang ekonomi, usia, gender, maupun kondisi disabilitas.
Pengarusutamaan Gender Diterapkan dalam Enam Kebijakan
Kementerian PU telah mengembangkan enam kebijakan utama untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh unit kerja dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Kebijakan tersebut antara lain penguatan komitmen unit kerja, integrasi gender dalam seluruh tahapan kebijakan, dan pemenuhan tujuh prasyarat PUG.
Selain itu, Kementerian PU juga berfokus pada peningkatan fasilitas kerja yang responsif gender serta melakukan monitoring dan audit gender sebagai bentuk penguatan akuntabilitas.
Penerapan strategi ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dalam program GESIT, PAVE, dan GEDSI.
Kolaborasi tersebut dijalankan di berbagai proyek seperti penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan pembangunan jalan.
Perempuan Perlu Peran Strategis dalam Infrastruktur
Canka menekankan pentingnya keterwakilan perempuan di sektor infrastruktur yang selama ini didominasi oleh laki-laki.
“Perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendorong kemajuan sektor infrastruktur,” katanya saat menyampaikan sambutan.
Data internal menunjukkan bahwa proporsi pegawai perempuan meningkat dari 31% tahun 2020 menjadi 35% pada 2024.
Rekrutmen CPNS terbaru juga menunjukkan keseimbangan, dengan 46% di antaranya adalah perempuan.
Namun, keterwakilan perempuan dalam posisi pengambil keputusan baru mencapai 26%, meski sudah ada empat jabatan pimpinan utama yang dijabat oleh perempuan.
Komitmen Jangka Panjang dan Ekosistem Inklusif
Kementerian PU menilai bahwa pencapaian ini perlu terus ditingkatkan dengan menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan suportif bagi perempuan.
“Karena itu, kami terus berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung perempuan untuk dapat berkembang, berkontribusi, dan berprestasi hingga ke tingkat teknis dan strategis tertinggi,” tegas Canka.
Upaya tersebut dinilai penting agar perempuan dapat ikut terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Melalui pengarusutamaan gender dan dukungan lintas sektor, diharapkan tercipta sistem pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
Peringatan IWED 2025 menjadi momentum bagi Kementerian PU untuk memperkuat prinsip inklusivitas dalam pembangunan infrastruktur. Penekanan pada akses yang merata serta peningkatan partisipasi perempuan menjadi fokus dalam menghadirkan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan.
Langkah konkret kementerian terlihat melalui kebijakan PUG, peningkatan jumlah pegawai perempuan, serta kolaborasi dengan mitra internasional seperti KIAT. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi sekadar proyek teknis, tetapi juga upaya sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan.
Dengan dukungan kebijakan dan sistem kerja yang inklusif, harapan terhadap peran perempuan dalam sektor infrastruktur semakin terbuka luas. Transformasi ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan kesetaraan sebagai fondasi kemajuan.(*)
