Bekasi, EKOIN.CO – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, turut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) Indonesia yang digelar di Hotel New Saphir, Kota Yogyakarta, pada Kamis, 3 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam sejarah pemerintahan daerah karena menandai transformasi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) menjadi asosiasi resmi ASWAKADA.
Forum nasional tersebut dihadiri oleh 289 wakil kepala daerah dari total 508 wakil bupati dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Munas ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga wadah strategis untuk mempererat sinergi antarwilayah dan mendorong kolaborasi aktif dengan pemerintah pusat.
Munas Pertama ASWAKADA dan Komitmen Nasional
Dengan mengangkat tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”, Munas perdana ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional serta perwakilan dari berbagai kementerian. Para peserta menyambut baik agenda ini karena dinilai menjadi langkah awal dalam memperkuat struktur pemerintahan daerah secara menyeluruh.
Dalam rangkaian acara, juga digelar Bimbingan Teknis Nasional yang fokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan wakil kepala daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika era transisi nasional. Forum ini dimanfaatkan untuk merumuskan strategi bersama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, dalam keterangannya menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Munas I ASWAKADA. Ia menyebut forum tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran wakil kepala daerah agar tak hanya menjadi pendamping, namun juga aktor utama dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan.
“Tentunya kami sangat menyambut positif dan mengapresiasi forum ini. ASWAKADA menjadi ruang penting untuk memperkokoh peran wakil kepala daerah, bukan hanya sebagai pendamping kepala daerah, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, harmonis, dan berkelanjutan,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Munas ini membuka ruang luas bagi para pemimpin daerah untuk saling bertukar pengalaman, menyatukan pandangan, dan menyuarakan aspirasi kolektif yang langsung berpengaruh terhadap sistem pemerintahan daerah.
Peningkatan Peran Strategis Wakil Kepala Daerah
Abdul Harris juga menekankan pentingnya keterlibatan wakil kepala daerah dalam isu-isu pembangunan strategis. Menurutnya, peran tersebut dapat diperluas ke sektor-sektor seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga transformasi digital.
“Wakil kepala daerah dapat berperan bersama dalam berkontribusi, terutama dalam isu-isu pembangunan strategis seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya saat berbincang di sela kegiatan.
Ia menegaskan bahwa Munas ASWAKADA bukan sekadar forum diskusi, melainkan sarana penguatan kelembagaan yang dirancang untuk membentuk arah pembangunan daerah yang lebih solid dan profesional. Kegiatan ini diyakini mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif dan modern.
Abdul Harris juga menyampaikan harapannya agar ASWAKADA mampu berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat di tingkat lokal. Menurutnya, forum seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah.
Ia menambahkan bahwa konsolidasi yang dibangun dalam Munas ASWAKADA dapat menjadi pondasi kokoh dalam mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan daerah serta merespon tantangan pembangunan dengan lebih terarah.
“Semoga sinergi antar pemerintah daerah semakin erat, dan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman,” tutupnya.
Agenda Munas ASWAKADA juga mencakup pembahasan legalitas organisasi, perumusan program kerja jangka panjang, serta deklarasi konsolidasi nasional wakil kepala daerah. Seluruh rangkaian agenda ini dirancang untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang dapat segera diimplementasikan di daerah masing-masing.
Para peserta Munas secara umum menilai kegiatan ini sebagai titik tolak penguatan posisi wakil kepala daerah agar memiliki peran strategis yang sejajar dengan kepala daerah dalam konteks pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program prioritas.
Ke depan, Munas ini diharapkan mampu membuka jalan bagi pembentukan regulasi yang memperkuat peran struktural dan fungsional wakil kepala daerah. Sebab, menurut sebagian peserta, peran mereka selama ini belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam struktur pemerintahan daerah.
Salah satu aspek penting yang dibahas dalam forum ini adalah perlunya skema pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas personal dan institusional para wakil kepala daerah. Pelatihan tersebut dianggap sangat penting agar para pemimpin daerah siap menjawab tantangan perubahan zaman.
Berbagai masukan juga muncul terkait perlunya ruang koordinasi lintas sektor agar wakil kepala daerah memiliki akses yang lebih luas dalam menyampaikan kebijakan dan merancang solusi atas persoalan-persoalan daerah.
Munas ASWAKADA ini sekaligus menjadi momen penguatan solidaritas nasional antarwakil kepala daerah dalam menjawab tantangan otonomi daerah dan mendukung arah pembangunan nasional yang inklusif.
Secara keseluruhan, kegiatan ini mendapat respon positif dari seluruh peserta, baik dari sisi substansi maupun semangat kolektif yang tercipta selama berlangsungnya acara. Diharapkan semangat tersebut terus berlanjut dalam kerja nyata di daerah masing-masing.
Melalui Munas ini, terbentuk pemahaman bersama bahwa wakil kepala daerah memiliki kontribusi strategis dalam mempercepat capaian pembangunan nasional jika diberikan ruang dan peran yang lebih besar dalam sistem pemerintahan.
Diperlukan konsistensi dalam menindaklanjuti hasil Munas melalui kebijakan nyata di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah pusat diharapkan dapat lebih terbuka terhadap gagasan dan peran yang dibawa oleh para wakil kepala daerah.
Forum ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai secara terpisah. Diperlukan jaringan kolaborasi yang saling menguatkan antarwilayah agar kebijakan pusat dapat terserap dan dijalankan secara efektif.
Selanjutnya, ASWAKADA perlu mengembangkan mekanisme koordinasi rutin untuk memantau pelaksanaan hasil-hasil Munas di tingkat lapangan. Dengan demikian, keberadaan asosiasi ini akan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Keterlibatan aktif para wakil kepala daerah dalam forum seperti ini perlu terus ditingkatkan, tidak hanya sebagai ajang pertemuan, tetapi juga sebagai sarana membentuk kebijakan berbasis kebutuhan riil daerah masing-masing. Melalui sinergi yang kuat, tantangan pembangunan dapat diatasi dengan lebih cepat dan tepat sasaran.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
