Jakarta, EKOIN.CO- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara I, Senin, 7 Juli 2025. Dalam rapat ini, disepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dan target pembangunan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ketiganya berperan penting dalam menyusun indikator makro yang dibutuhkan untuk merancang anggaran nasional secara menyeluruh.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang erat antara lembaga-lembaga terkait. Ia menilai bahwa proses pembahasan RAPBN 2026 berlangsung dengan cukup mendalam dan konstruktif.
“Kami ingin menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI, rasa terima kasih atas pembahasan yang cukup detail. Kami juga berterima kasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan (Kepala Bappenas), Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala DK OJK,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Indikator Ekonomi Disepakati Secara Kolektif
Rapat kerja menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait ADEM tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,2% hingga 5,8%. Sementara itu, inflasi ditetapkan pada kisaran 1,5% sampai 3,5%.
Nilai tukar rupiah dipatok antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS. Suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,6% hingga 7,2%.
Selain indikator makro, pemerintah dan Komisi XI juga menyepakati sejumlah target pembangunan yang bersifat strategis. Salah satunya ialah pengurangan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,44%–4,96%.
Sasaran lainnya adalah penurunan angka kemiskinan secara umum menjadi 6,5%–7,5%. Pemerintah juga menargetkan pengurangan kemiskinan ekstrem hingga 0%–0,5%, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Belanja Berkualitas dan Disiplin Fiskal
Sri Mulyani menegaskan bahwa RAPBN 2026 akan dirancang secara ekspansif namun tetap disiplin dalam aspek fiskal. Fokus utama diarahkan pada belanja berkualitas yang mendukung transformasi ekonomi dan penguatan sumber daya manusia.
Dalam penyusunan anggaran ini, pemerintah menjaga defisit agar tetap dalam batas aman, yakni sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menyebut bahwa arah kebijakan fiskal 2026 disesuaikan dengan dinamika global dan kebutuhan pembangunan nasional.
Pemerintah juga menaruh perhatian khusus terhadap peningkatan Indeks Modal Manusia dan Gini Rasio. Kesejahteraan petani serta penciptaan lapangan kerja formal turut menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan.
Ketua Komisi XI DPR RI menyambut baik paparan pemerintah. Ia menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk menjamin RAPBN 2026 menjadi dokumen yang responsif terhadap tantangan zaman.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa stabilitas makroekonomi menjadi kunci utama bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Ia menilai indikator yang disepakati mencerminkan kehati-hatian dan optimisme yang seimbang.
Kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Kerja ini akan menjadi acuan awal bagi Badan Anggaran DPR RI untuk melanjutkan proses pembahasan RAPBN 2026. Proses selanjutnya akan melibatkan evaluasi komprehensif terhadap alokasi anggaran sektoral.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan bahwa fokus utama tahun depan juga mencakup reformasi birokrasi, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penguatan ketahanan pangan dan energi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyoroti pentingnya stabilitas sektor jasa keuangan sebagai fondasi pendukung pembiayaan pembangunan. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga keuangan dan sektor riil.
Langkah-langkah perencanaan anggaran ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketidakpastian global dan mendorong perekonomian nasional ke arah yang lebih inklusif. Pemerintah tetap membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan akhir RAPBN.
Melalui pendekatan berbasis data dan perencanaan terukur, pemerintah menargetkan pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan strategi ini mampu memperkuat daya tahan ekonomi dan memperkecil kesenjangan sosial.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang, tanpa mengorbankan kebutuhan mendesak dalam jangka pendek. Hal ini dilakukan dengan menyeimbangkan prioritas belanja dan sumber pendanaan yang efisien.
Rapat kerja tersebut menjadi landasan awal yang kuat bagi penyusunan kebijakan fiskal 2026. Tahapan selanjutnya akan menentukan keberhasilan pelaksanaan visi pembangunan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Pemerintah perlu terus menjaga komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga dalam setiap tahap penyusunan RAPBN 2026. Pendekatan kolaboratif yang selama ini dilakukan menjadi modal penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.
Selain itu, transparansi dalam setiap kebijakan fiskal juga harus diperkuat agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan anggaran dan manfaatnya secara langsung. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi.
Diharapkan RAPBN 2026 mampu menjadi instrumen yang tidak hanya mencerminkan prioritas nasional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal menjadi sangat penting.
Langkah efisiensi dalam belanja negara juga harus terus diperkuat agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak optimal. Ini termasuk memperbaiki tata kelola, mengurangi pemborosan, dan mengarahkan anggaran ke sektor strategis.
Akhirnya, dokumen anggaran yang disusun secara inklusif dan berbasis pada data yang akurat akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
